THR Lebaran 2024 Karyawan Swasta Wajib Dibayar H-7, Perusahaan Tak Taat Aturan Bakal Kena Denda

TRIBUNNEWSMAKER.COM - THR Lebaran 2024 wajib dibayar H-7, perusahaan tak taat aturan bakal kena denda.

Bagi perusahaan pada momen Lebaran 2024 ini wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024.

Hal itu ditegaskan oleh Kemenaker melalui Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang pada Senin (19/3/2024).

Berdasarkan PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, THR Keagamaan paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum hari H.

Jika lewat dari itu, maka akan dikenakan denda.

“Denda perusahaan atas hak pekerja itu timbul (saat masuk) 7 hari sebelum hari H. Maka dihitung 7 hari sebelumnya dendanya 5 persen dari total penghasilan satu individu atau berapa jumlah pekerja yang belum dibayarkan,” kata Haiyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenaker, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Jadwal Pencairan THR 2024 & Gaji Ke-13 PNS TNI Polri, Nominal Naik, Cair Penuh Tanpa Potongan Pajak

“Namun kewajiban perusahaan membayar denda tidak menghilangkan kewajiban untuk membayat THR keagamaan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziyah kembali menegaskan THR keagamaan wajib diberikan perusahaan kepada pekerja secara oenuh dan tidak boleh dicicil.

“THR Keagamaan itu wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil,” ujarnya, dikutip dari Breaking News KompasTV.

“Saya minta perusahaan agar memberi perhatian dan saya berharap perusahaan taat pada ketentuan ini,” imbuhnya.

Ojol Bakal Dapat THR Lebaran 2024, Pencairan Paling Lambat Dibayar H-7 & Tidak Boleh Dicicil

Ojol bakal dapat THR Lebaran 2024, paling lambat dibayar H-7 dan tidak boleh dicicil.

Ojek Online (Ojol) kini bakal mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2024.

Hal ini tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait ketentuan THR Lebaran 2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengklarifikasi bahwa pengemudi ojol dan kurir logistik dikategorikan sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), meskipun hubungan kerja mereka didefinisikan sebagai kemitraan.