Terungkap! Ternyata Ini Alasan Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Masih Kecewa?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Terungkap alasan Ganjar Pranowo tak hadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024) ini.

Ternyata, tak hadirnya Ganjar Pranowo di acara itu disebabkan KPU telat mengirimkan undangan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Tim pendamping atau Liaison Officer (LO) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Lisa.

Baca juga: Usai Ditetapkan Jadi Presiden, Prabowo Dikabarkan Sambangi Markas PKB, Ajak Gabung Pemerintahan?

Lisa menyebut undangan dari KPU baru dikirimkan kepadanya pada pukul 08.00 WIB.

Lisa mengatakan, pihak KPU pertama kali mengirimkan undangan bukan untuk pasangan calon melainkan para ketua umum (ketum) partai politik pengusung.

"Itu kan yang dikirim juga undangan untuk ketum parpol, di surat undangan juga ditulis 23 April sedangkan acaranya 24 April. Kepatutan undangan kan 2x24 jam," kata Lisa kepada Kompas.com sembari mengirimkan tangkapan layar berisi chat dirinya dengan pihak KPU, Rabu.

Bahkan, Lisa mengatakan, dirinya yang aktif untuk bertanya kepada KPU mengenai kepastian undangan.

Menurut Lisa, dia bertanya kepada pihak KPU sekitar pukul 05.00 WIB tetapi dibalas dengan undangan untuk ketua umum parpol.

"Ini pun jam 6 pagi undangannya tertuju ketum parpol yang dikirim ke saya," ujar Lisa.

Baca juga: 2 Sosok Kader PAN ini Diprioritaskan Maju di Pilgub Jakarta, Tak gentar Lawan Anies & Ridwan Kamil

Kemudian, dia mengaku, adanya undangan untuk pasangan calon baru diketahui dari LO paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Di situlah, Lisa mengaku bingung mengapa undangan untuk paslon nomor urut 3 lamban diterima.

"Saya dapat malah dari LO-nya AMIN (Anies-Muhaimin)," kata Lisa.

Hal senada juga sudah diungkapkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Ganjar beralasan, ketidakhadirannya dalam penetapan Prabowo-Gibran karena hingga Selasa (23/4/2024) malam, belum menerima undangan dari KPU.

Politikus PDI-P ini mengaku, baru menerima kabar tentang penetapan pada Rabu pagi, sementara posisinya masih di Yogyakarta.

"Kalau posisi saya di Jakarta, saya hadir. Makanya sampai dengan tadi malam saya tanya, apakah ada undangan? Jawabnya tidak ada," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan bahwa dirinya sudah menanyakan ke stafnya tentang undangan dari KPU.

Namun, staf Ganjar mengatakan undangan tersebut belum ada hingga Selasa malam.

Awalnya, Ganjar mengungkapkan, staf mengatakan undangan yang diterima hanya untuk ketua umum partai politik.

"Saya baru terima kabar pagi ini. Semalam saya tanya staf saya, tidak ada undangan. Kebetulan saya di Yogyakarta, jadi tidak bisa datang. Tadi saya konfirmasi ke staf undangan awalnya untuk para ketua partai," ujar Ganjar.

Peluang PDIP Gabung ke Prabowo-Gibran Setelah Gugatan Ganjar Ditolak MK, Pengamat: Nilai Jual Hilang

Putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah dibacakan pada Senin (22/4/2024).

MK menolak semua gugatan yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Putusan MK menyatakan kemenangan Prabowo-Gibran Rakabuming sah sebagai capres cawapres terpilih.

Kini giliran Prabowo-Gibran fokus untuk membentuk susunan kabinet.

Hal ini tentu terkait dengan partai mana yang akan menjadi koalisi dan oposisi.

PDIP menjadi partai politik yang disoroti setelah pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024.

Adapun PDIP mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Prabowo-Mahfud MD.

Melihat realita politik seperti itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, menilai PDIP akan menjadi kontraproduktif apabila memutuskan bergabung dengan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ganjar-Mahfud kalah hingga mengajukan gugatan ke MK soal hasil pilpres, namun gugatan mereka ditolak.

Baca juga: Masih Belum Terima, PDIP Lanjut Gugat Hasil Pilpres ke PTUN, Hasto: MK Gagal Jalankan Fungsinya

“Saya kira ketika PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan bisa memantik kontrakproduktif,” kata Lili dalam siaran Obrolan Newsroom di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Apalagi, menurut dia, PDIP kerap melontarkan pernyataan yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses pemilu tahun ini.

Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut membuat surat amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres.

“Sampai-sampai kemudian Ketua Umum Megawati sendiri menjadi amicus curiae,” ucap Lili.

Oleh karenanya, Lili menilai PDIP akan sangat ironis jika akhirnya bergabung setelah MK menolak gugatan yang diajukan Ganjar-Mahfud.

“Menjadi ironis ketika kemudian setelah pasca putusan MK ini, PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah. Jadi akan menjadi kontraproduktif,” katanya.

Selain itu, ia berpandangan PDIP juga tidak akan memiliki nilai jual yang tinggi apabila bergabung dengan koalisi pemerintahan selanjutnya.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini pun mencontohkan kesuksesan PDIP sebagai partai usai menjadi oposisi di era Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Terungkap Isi Amicus Curiae yang Diajukan Megawati ke MK, Berkaitan Sengketa Pilpres, Ini Poinnya

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Kota Tangsel, Adi Prayitno. (tribunnews.com)

“Ketika PDIP menjadi oposisi kan memberikan banyak keuntungan ketika dulu pada masa Pak SBY gitu kan, 10 tahun,” ujar Lili.

“Yang kemudian PDIP menjadi pemenang, terus kandidatnya terpilih menjadi presiden," imbuhnya.

"Jadi ada nilai jualnya, ketika PDIP bergabung nggak ada lagi nilai jualnya,” tegas Lili.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, mengatakan posisi PDIP sangat bergantung dengan relasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Saat ini hubungan antara PDIP dengan Jokowi sudah putus akibat urusan politik.

Sebab PDIP dalam Pilpres 2024 mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Menurut Adi, PDIP juga diperkirakan bakal tertarik diajak bekerja sama dalam pemerintahan oleh Prabowo-Gibran, jika terjadi keretakan antara Jokowi dengan Prabowo.

"Kalau saya melihat arah kecenderungan politik PDIP di masa yang akan datang tentu sangat tergantung dengan hubungan politik Jokowi dan Prabowo," kata Adi dikutip dari program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (22/4/2024).

Menurut Adi, jika hubungan Jokowi dan Prabowo terus harmonis maka hal itu justru menjadi tembok psikologis bagi PDIP.

"Tapi kalau kemesraan, kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi tidak lama, artinya setelah ada serah terima jabatan politik presiden tanggal 20 Oktober, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak baik-baik saja, di situlah ada celah," ucap Adi.

Sebelumnya diberitakan, proses perkara sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sudah berakhir.

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (22/4/2024).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe, atau intervensi Presiden Joko Widodo, serta pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.

"Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap hakim.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)