PKS Saja Berpeluang Gabung Prabowo, Mengapa PDIP Sulit? Ini Daftar 'Dosa' PDIP, Masih Terluka Jokowi

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang gabung koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut sulit.

Sulitnya PDIP bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianton-Gibran Rakabuming Raka dikarenakan banyak faktor.

Bahkan, PDIP terkini juga disebut menjadi satu-satunya parpol yang tak diajak gabung oleh Prabowo Subianto dalam pemerintahannya.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting mengenai posisi PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Baca juga: Teka-teki Langkah Politik PKB Usai Dikunjungi Prabowo, Ikut Koalisi atau Oposisi? Ini Jawabannya

"Nah inilah dilema politik PDIP yang kalau dilihat dari sejarah politiknya saat sedang memenangkan kontestasi pemilu biasanya agak terlalu jumawa sehingga pihak lain juga agak sulit untuk melakukan komunikasi politik dengan PDIP," kata Ginting saat dihubungi, Kamis (25/4/2024).

Sebagai contoh bagaimana PDIP terlalu berkuasa dalam menentukan calon yang menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal itu membuat sejumlah parpol yang tadinya hampir berkoalisi dengannya memilih balik arah ketika merasa posisi Megawati Soekarnoputri terlalu berkuasa.

"Jadi dalam politik itu kan harus ada konsensus ya, kebersamaan. Konsensus tentu harus ada konsesinya apa yang didapat."

"Ya, ujungnya seperti kita tahu bahwa PDIP sesungguhnya berjalan sendiri dan PPP juga kurang mendapatkan respon positif di situ. Dampaknya PPP ya agak sulit untuk bisa masuk ke Senayan," kata Ginting.

Baca juga: Gus Muhdlor Tersangka Korupsi, Cak Imin Warning Bupati Lain Asal PKB Tak Tergoda: Jadi Pembelajaran!

Apalagi, PDIP kini juga menjadi satu-satunya parpol yang belum menerima hasil Pilpres 2024.

Hal itu terlihat tak adanya wakil dari PDIP yang menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU RI.

Bahkan, PDIP juga berencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah ini juga menandakan bahwa PDIP belum bisa keluar dari kemelut akibat luka politik yang begitu dalam terutama karena Jokowi," ujar dia.

Belum lagi mengenai buruknya hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan kini dengan Presiden Jokowi, di mana nama tokoh terakhir kini berada dalam barisan kubu Prabowo.

Prabowo tentunya mempertimbangkan saran dan masukan dari rekan koalisinya jika ingin mengajak partai lain untuk ikut bergabung.