Usai Ditetapkan Jadi Presiden, Prabowo Langsung Dapat Masukkan dari JK, Termasuk Konflik Papua

"Sekarang pendapatan dari Papua kurang lebih Rp 40 triliun. Tetapi anggaran kita ke Papua Rp 85 triliun. Kalau di Jawa dan pulau lain anggaran per orang dari APBN sebsar Rp 2,5 juta, di Papua besarannya 17 juta per orang," imbuhnya

Politisi senior Partai Golkar ini mengakui dana besar yang digelontorkan pemerintah ke Papua tidak dirasakan masyarakat karena korupsi.

"Beberapa bupati dan gubernur dari Papua masuk penjara karena korupsi. Itu masalahnya. Sekarang kita kasih pengertian bahwa yang salah bukan kita," ucap JK.

JK merasa apa yang telah diberikan pemerintah di Papua dengan status otsus itu lebih dari cukup.

"Papua itu lebih diistimewakan karena di sana hanya orang Papua asli yang bisa jadi gubernur/bupati. Secara hukum orang Papua bisa jadi gubernur di Jawa, tapi orang Jawa atau org Sulawesi tidak bisa jadi gubernur di Papua. Jadi suatu kekhususan yang luar biasa," tambahnya.

Dengan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar, konflik Papua sebenarnya sudah bisa diatasi.

"Kita harus ada pendekatan dan sosialisasi terus menerus untuk memberikan pemahaman tentang soal-soal ini kepada mereka," tandas JK.

Terkuak, Bunyi AD/ ART Partai Golkar Membuat Jokowi Terhambat Jadi Ketua Umum, JK Jadi Perbandingan

Terkuak bunyi AD/ ART Partai Golkar yang membuat Jokowi terkendala untuk menjadi calon ketua umum. Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie jadi perbandingan.

Walau internal Partai Golkar sudah memberi lampu hijau untuk melenggangnya Jokowi jadi Ketua Umum Partai Golkar, Joko Widodo sendiri sejauh ini masih enggan menjawab isu dirinya calon nakhoda partai beringin. 

Padahal Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah mengirim sinyal bahwa kader PDI-P tersebut bakal hengkang ke Golkar. 

Ayanda Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka  itu bahkan digadang-gadang mendapatkan karpet merah dari partai berlogo beringin itu untuk langsung menduduki jabatan strategis sebagai ketua umum.

Airlangga menyebut Jokowi sudah nyaman dengan Golkar.

Polemik kemudian muncul soal  Jokowi yang bakal menduduki jabatan Ketua Umum Golkar.