Sinyal PDIP Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo Makin Menguat, Belum Disambangi Usai Putusan MK

Hal itu membuat sejumlah parpol yang tadinya hampir berkoalisi dengannya memilih balik arah ketika merasa posisi Megawati Soekarnoputri terlalu berkuasa.

"Jadi dalam politik itu kan harus ada konsensus ya, kebersamaan. Konsensus tentu harus ada konsesinya apa yang didapat."

"Ya, ujungnya seperti kita tahu bahwa PDIP sesungguhnya berjalan sendiri dan PPP juga kurang mendapatkan respon positif di situ. Dampaknya PPP ya agak sulit untuk bisa masuk ke Senayan," kata Ginting.

Baca juga: Gus Muhdlor Tersangka Korupsi, Cak Imin Warning Bupati Lain Asal PKB Tak Tergoda: Jadi Pembelajaran!

Apalagi, PDIP kini juga menjadi satu-satunya parpol yang belum menerima hasil Pilpres 2024.

Hal itu terlihat tak adanya wakil dari PDIP yang menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU RI.

Bahkan, PDIP juga berencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah ini juga menandakan bahwa PDIP belum bisa keluar dari kemelut akibat luka politik yang begitu dalam terutama karena Jokowi," ujar dia.

Belum lagi mengenai buruknya hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan kini dengan Presiden Jokowi, di mana nama tokoh terakhir kini berada dalam barisan kubu Prabowo.

Prabowo tentunya mempertimbangkan saran dan masukan dari rekan koalisinya jika ingin mengajak partai lain untuk ikut bergabung.

Sementara dengan PKS yang selama 10 tahun ini menjadi oposisi, hubungan PDIP dengan PKS juga ibarat air dan minyak.

Baca juga: Usai Ditetapkan Jadi Presiden, Prabowo Dikabarkan Sambangi Markas PKB, Ajak Gabung Pemerintahan?

"Jadi kemungkinan bisa saja PDIP akan disisakan sebagai satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ginting.

Suara PDIP Bisa Terus Merosot

Jika dinamika politik yang terjadi seperti ini, Ginting memprediksi suara PDIP bakal kembali merosot dalam Pemilu 2029 mendatang.

Salah satu faktornya dimana hak angket Pemilu yang katanya mau digulirkan oleh PDIP, nyatanya cuma sekadar retorika semata.

"Sekaligus juga menandakan bahwa di era Reformasi ini hanya Presiden Jokowi yang tidak pernah mendapatkan hak angket dari Parlemen.