Sinyal PDIP Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo Makin Menguat, Belum Disambangi Usai Putusan MK

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sinyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka makin menguat.

Seperti diketahui, hingga kini masih ada dua partai pemilik kursi di parlemen, lawan politik Prabowo yang masih belum disambangi.

Kedua partai politik itu adalah PDI Perjuangan (PDIP), pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD; dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pengusung Anies-Muhaimin, bersama NasDem dan PKB.

Baca juga: Teka-teki Ditundanya Pembubaran Timnas AMIN, Penyebabnya Terungkap, Masih Solid di Jalur Perubahan?

Diketahui keduanya menunggu sinyal putusan organisasi.

PDIP menunggu hasil Rapat Kerja Nasional dan PKS menunggu keputusan Dewan Syuro.

Sementara PDI Perjuangan, sambil menunggu hasil Rakernas pada Mei mendatang, sudah memberikan sinyal menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Kalah dari Prabowo di Pilpres 2024, Ganjar Disebut Akan Dapat Tugas Baru dari PDIP, Ketua Partai?

Tapi, hubungan pribadi Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnopoetri tak ada masalah.

Bila PDIP yang memiliki 110 kursi dan PKS yang punya 53 kursi, memutuskan tetap di oposisi, maka, politik Indonesia tetap berada dalam sistem keberimbangan.

PKS Saja Berpeluang Gabung Prabowo, Mengapa PDIP Sulit? Ini Daftar 'Dosa' PDIP, Masih Terluka Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang gabung koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut sulit.

Sulitnya PDIP bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianton-Gibran Rakabuming Raka dikarenakan banyak faktor.

Bahkan, PDIP terkini juga disebut menjadi satu-satunya parpol yang tak diajak gabung oleh Prabowo Subianto dalam pemerintahannya.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting mengenai posisi PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Baca juga: Teka-teki Langkah Politik PKB Usai Dikunjungi Prabowo, Ikut Koalisi atau Oposisi? Ini Jawabannya

"Nah inilah dilema politik PDIP yang kalau dilihat dari sejarah politiknya saat sedang memenangkan kontestasi pemilu biasanya agak terlalu jumawa sehingga pihak lain juga agak sulit untuk melakukan komunikasi politik dengan PDIP," kata Ginting saat dihubungi, Kamis (25/4/2024).

Sebagai contoh bagaimana PDIP terlalu berkuasa dalam menentukan calon yang menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal itu membuat sejumlah parpol yang tadinya hampir berkoalisi dengannya memilih balik arah ketika merasa posisi Megawati Soekarnoputri terlalu berkuasa.

"Jadi dalam politik itu kan harus ada konsensus ya, kebersamaan. Konsensus tentu harus ada konsesinya apa yang didapat."

"Ya, ujungnya seperti kita tahu bahwa PDIP sesungguhnya berjalan sendiri dan PPP juga kurang mendapatkan respon positif di situ. Dampaknya PPP ya agak sulit untuk bisa masuk ke Senayan," kata Ginting.

Baca juga: Gus Muhdlor Tersangka Korupsi, Cak Imin Warning Bupati Lain Asal PKB Tak Tergoda: Jadi Pembelajaran!

Apalagi, PDIP kini juga menjadi satu-satunya parpol yang belum menerima hasil Pilpres 2024.

Hal itu terlihat tak adanya wakil dari PDIP yang menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU RI.

Bahkan, PDIP juga berencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah ini juga menandakan bahwa PDIP belum bisa keluar dari kemelut akibat luka politik yang begitu dalam terutama karena Jokowi," ujar dia.

Belum lagi mengenai buruknya hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan kini dengan Presiden Jokowi, di mana nama tokoh terakhir kini berada dalam barisan kubu Prabowo.

Prabowo tentunya mempertimbangkan saran dan masukan dari rekan koalisinya jika ingin mengajak partai lain untuk ikut bergabung.

Sementara dengan PKS yang selama 10 tahun ini menjadi oposisi, hubungan PDIP dengan PKS juga ibarat air dan minyak.

Baca juga: Usai Ditetapkan Jadi Presiden, Prabowo Dikabarkan Sambangi Markas PKB, Ajak Gabung Pemerintahan?

"Jadi kemungkinan bisa saja PDIP akan disisakan sebagai satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ginting.

Suara PDIP Bisa Terus Merosot

Jika dinamika politik yang terjadi seperti ini, Ginting memprediksi suara PDIP bakal kembali merosot dalam Pemilu 2029 mendatang.

Salah satu faktornya dimana hak angket Pemilu yang katanya mau digulirkan oleh PDIP, nyatanya cuma sekadar retorika semata.

"Sekaligus juga menandakan bahwa di era Reformasi ini hanya Presiden Jokowi yang tidak pernah mendapatkan hak angket dari Parlemen.

Artinya apa? Artinya Parlemen di era Jokowi dipimpin oleh PDIP, sesungguhnya Parlemen ini hanya stempel pemerintah. Sama saja dengan era Presiden Soeharto, era Orde Baru.

Jadi kritik PDIP terhadap era kepemimpinan Orde Baru Presiden Soeharto malah kemudian diikuti lagi.

Jadi orang semakin tidak percaya publik, semakin tidak percaya lagi terhadap PDIP dan ke depan kemungkinan dalam pemilu 2029, suara PDIP juga akan tergerus lagi," paparnya.

(TribunNewsmaker.com/KompasTV)