Teka-teki Partai Gelora dan PKS Sulit Bersatu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Faktor Penyebabnya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Penyebab partai Gelora dan PKS sulit bersatu di dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Prabowo Gibran Rakabuming Raka akhirnya terungkap.

Salah satu faktor kedua partai itu sulit bersatu dikarenakan latar belakang sejarah.

Seperti diketahui, keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto menggandeng seluruh partai politik untuk mendukung pemerintah ke depan menjadi tantangan tersendiri.

Baca juga: PKS Saja Berpeluang Gabung Prabowo, Mengapa PDIP Sulit? Ini Daftar Dosa PDIP, Masih Terluka Jokowi

Hal ini lantaran tidak semua partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa diterima oleh anggota KIM.

Semisal PKS yang mulai menyiapkan diri untuk bergabung ke KIM.

Analis Komunikasi Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menjelaskan, resistensi partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangat wajar mengingat partai di luar KIM sebelumnya rival politik dari Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Sebagai contoh Partai Gelora akan mengambil sikap jika PKS ingin bergabung ke KIM.

Resistensi Partai Gelora terhadap PKS tidak terlepas dari latar belakang sejarah kedua partai tersebut.

Baca juga: Sinyal Kuat Anies Jadi Menteri di Pemerintahan Baru, Pernah Dialami Prabowo saat Kalah dari Jokowi

Diketahui pendiri dan pengurus Partai Gelora merupakan mantan kader PKS yang memisahkan diri.

Di sisi lain dalam kalkulasi politik, Partai Gelora akan terkena imbas jika PKS masuk.

Sebab PKS punya daya tawar kekuatan di parlemen, sedangkan Partai Gelora tidak.

"Ketika PKS masuk ke koalisi pendukung Prabowo-Gibran yang terancam adalah Partai Gelora, karena PKS punya kekuatan di parlemen sedangkan Partai Gelora kan tidak lolos parlemen," ujar Ujang di program Rumah Pemilu KOMPAS TV, Senin (29/4/2024).

Ujang menambahkan, resistensi Partai Gelora terhadap PKS tidak terjadi saat PKB dan Partai NasDem ingin bergabung dengan KIM.

Menurutnya, semua partai di KIM bisa menerima PKB dan NasDem untuk ikut mendukung Prabowo-Gibran dalam memimpin pemerintahan selanjutnya.

"Ini artinya partai-partai di KIM punya independensinya sendiri, punya keyakinan, penerimaan ataupun daya tolak sendiri kepada partai yang baru datang dan ingin berkoalisi dengan Prabowo-Gibran," ujar Ujang.

Lebih lanjut Ujang menilai, jika nantinya PKB, NasDem dan PKS masuk di koalisi pendukung pemerintah, maka Prabowo-Gibran harus bisa memastikan koalisi yang diisi banyak partai tetap solid.

Jika Prabowo bisa memberikan porsi seimbang antar partai pendukung pemerintah, maka koalisi akan berjalan baik.

Sebaliknya, jika partai merasa porsinya berkurang akibat masuknya anggota baru, tidak menutup kemungkinan gejolak di internal koalisi akan terjadi.

"Perhitungan asas proporsionalitas ini penting, baik yang sudah lebih dulu masuk di KIM atau partai baru. Kalau pembagiannya tidak adil pasti ada gejolak di dalam. Saya kira pembagian sudah ada tinggal komitmen Pak Prabowo saja, karena kalau dikurangi pasti ada riak-riak," ujar Ujang.

PKS Beri Sinyal Kuat Gabung Kubu Prabowo, Sebut Tak Masalah di Dalam Pemerintahan: Koalisi Kita Siap

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beri sinyal gabung kubu Prabowo Subianto. Bahkan petinggi PKS juga mengatakan jika tak masalah jika harus di dalam pemerintahan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Seperti diketahui, Keputusan PKS akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintah diputuskan dalam musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

Baca juga: Kondisi Indonesia di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Diprediksi Sangat Kuat di Parlemen & Minim Oposisi

Akan tetapi PKS akan siap jika hasil musyawarah Majelis Syura dan DPTP menyepakati berada di luar pemerintahan.

Jazuli Juwaini menjelaskan, PKS sudah punya pengalaman baik berada di pemerintah maupun di luar pemerintah.

Di dua periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PKS berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.

Kemudian dalam dua periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo, PKS berada di barisan oposisi.

"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa SBY dan 10 tahun oposisi di masa Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi kita siap, kita lihat dinamikanya," uajr Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2024).

Baca juga: PKB & PPP Mulai Susun Strategi Menangkan Pilgub Jatim, Jagoannya Masih Dirahasiakan: Hampir Sepakat

Jazuli menjelaskan, meski siap berada di luar pemerintahan, PKS adalah partai politik yang konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.

PKS, lanjut Jazuli, juga tidak pernah membatasi diri untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.

Ia menilai kompetisi Pemilu 2024 telah selesai, untuk itu seluruh elemen harus kembali kepada satu tujuan dan bersatu bekerja sama membangun bangsa.

Adapun posisi PKS dalam satu tujuan membangun bangsa tidak harus dibatasi dengan berada di pemerintah.

Di luar pemerintah PKS tetap bekerja sama dengan siapapun, karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.

"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ujarnya.

"Kapan waktunya? Tunggu saja, toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," pungkas Jazuli.

'Saling Ejek' Partai Gelora vs PKS Soal Gabung Prabowo - Gibran, PKS: Partai Apa Itu? Duh, Nol Koma!

'Saling ejek' Partai Gelora vs PKS tentang isu PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo - Gibran makin memanas.

Partai Gelora mengingatkan PKS untuk introspeksi diri sebelum gabung koalisi Prabowo - Gibran karena selama Pilpres 2024 tidak mendukung Prabowo Subianto, melainkan Anies Baswedan.

Sedangkan PKS memilih tak menggubris sindiran Partai Gelora dengan menyebut perolehan suara Partai Gelora di Pemilu Legislatif yang cuma nol koma sekian menurut PKS. 

Berawal dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah yang menilai, tak ada masalah jika Partai Keadilan Sejatera (PKS) ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, ke depan.

Namun, Fahri mengingatkan bahwa PKS tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan memperjuangkan gagasan perubahan Anies-Muhaimin (AMIN) yang sulit dikompromikan.

“Itu sebabnya sebaiknya PKS mengambil sedikit waktu untuk berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung,” kata Fahri Hamzah, Senin (29/4/2024).

Tak hanya itu, Fahri menyarankan agar partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu untuk mempersiapkan gagasan dan argumentasi untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi.

“Karena kalah di dalam pemilihan presiden yang lalu (Pilpres 2024),” jelasnya.

Fahri pun menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak ada masalah dengan PKS.

Tetapi, masalahnya, lanjut Fahri, adalah dengan pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut serta ideologi PKS.

Dimana, berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki.

"Sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri bukan soal dari partai lain,” pungkasnya seperti dikutip Tribunnews.com .

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Mardani dan sang istri Siti Oniah menyinggung balik Partai Gelora.

"Oposisi apa koalisi?" kata Mardani seraya tertawa dalam video tersebut, seperti diterima, Senin (29/4/2024).

Siti lalu menjawab Mardani.

Dia melempar sindiran ke pihak yang menolak PKS.

"Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," ujar Siti.

Mardani kemudian menyampaikan pendapatnya.

"Proposalnya kita sama Mas Anis (Ketum Partai Gelora Anis Matta) beda, dan visinya beda," kata dia.

Namun, Mardani mengatakan dirinya memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan.

"Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," pungkas Mardani.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi mengaku telah menyiapkan kader-kader partainya yang terbaik jika diminta untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Apalagi, pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyebut, PKS memiliki kader-kader muda yang siap berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan Habib Aboe saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

"Kami siap, menyiapkan orang-orang kami di PKS, anak-anak muda yang cedas-cedas yang siap untuk berkontribusi buat negara. Tergantung dibutuhkan, kita siapkan," kata Habib Aboe.

Anggota Komisi III DPR RI ini pun mengatakan, bahwa dalam berpolitik tidak ada yang tidak bermanfaat bagi bersama. Apalagi, ada kepentingan bersama yakni demi bangsa dan negara.

Namun, Habib Aboe menyebut PKS dalam posisi nothing to lose dalam mengambil sikap ke depan.

"Tapi prinsipnya namanya kita ada di luar. Dan kita kalau pun dilibatkan juga terima kasih banyak. Kita siap," tegasnya.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)