Reaksi Tak Terduga Anies soal Partai Koalisi Perubahan Merapat ke Prabowo, Sebut Timnya Sudah Bubar

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut reaksi tak terduga Anies Baswedan soal partai koalisi perubahan merapat ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anies Baswedan meyakini komunikasi dirinya dengan partai di Koalisi Perubahan tetap terjalin baik, meski saat ini partai punya keinginan untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Anies Baswedan mengatakan dalam politik ada ruang terbuka untuk berkomunikasi.

Baca juga: Nasib 2 Capres Usai Kalah dari Prabowo, Ganjar Bergantung PDIP, Anies Dipertimbangkan Maju Pilkada

Ruang tersebut tidak hanya berlaku untuk partai, dirinya juga turut membuka ruang komunikasi.

"Kami ingin bernegara dengan terhormat, kita ingin menjalankan proses politik dengan terhormat. Cuma karena ada pengalaman yang cukup panjang di mana berbeda tak berdialog, maka ketika ada dialog itu seakan-akan lalu terjadi persamaan," ujar Anies usai halalbihalal sekaligus pembubaran Timnas Amin, Selasa (30/4/2024).

Anies menambahkan, tidak semua pihak yang diajak berdialog harus punya kesamaan.

Sebab dialog dan diskusi merupakan hal yang normal terjadi di negara demokrasi, walaupun punya pemikiran berbeda.

Ia menilai, dari dialog dan diskusi itu jugalah tujuan bersama membangun bangsa bisa dirumuskan agar bisa berjalan beriringan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan para pendiri negara Indonesia punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi dialog untuk memajukan bangsa tetap terus berjalan.

Baca juga: Sinyal Kuat Anies Jadi Menteri di Pemerintahan Baru, Pernah Dialami Prabowo saat Kalah dari Jokowi

"Nah kita harus membiasakan duduk satu meja untuk berdialog walaupun berbeda itu normal. Jangan kalau duduk satu meja diartikan berarti akan sama semua," ujarnya

"Karena pengalaman beberapa tahun ini minim dialog, jadi kalau ada dialog berarti harus sama. Kalau enggak sama, enggak diajak dialog. Kita ingin jaga dialog berjalan terus," sambung Anies.

Lebih lanjut Anies menjelaskan, dirinya tidak punya kapasitas untuk bergabung atau tidak bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Menurutnya, proses komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran lebih kepada partai politik, karena memiliki kapasitas di perlemen.

Sedangkan dirinya bukan partai dan pimpinan partai politik.

"Ini timnya sudah selesai, saya bukan pimpinan partai jadi saya warga negara sekarang," ujar Anies.

Beri Sinyal Merapat, 2 Alasan Ini Jadi Ganjalan PKS Jika Ingin Masuk ke Koalisi Prabowo-Gibran

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Prabowo dan Gibran Rakabuming kini telah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Jelang pelantikannya pada 20 Oktober 2024 mendatang, kini Prabowo-Gibran tengah disibukkan terkait dengan partai politik mana yang akan menjadi koalisinya.

Partai-partai pengusungnya di Pilpres 2024 sudah pasti stay mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah partai lawannya di Pilpres, misalnya NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga telah menyatakan bergabung dengan presiden ke-8 RI tersebut.

Sisanya, ada dua partai yang menjadi sorotan apakah akan berkoalisi atau malah duduk di kursi oposisi.

Keduanya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).

Terkait dengan PKS, sebelumnya, partai pengusung Anies-Cak Imin pada Pilpres 2024 itu menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo.

Namun dukungan itu belum terbentuk secara real apakah benar-benar akan menjadi koalisi.

Hubungan PKS dan Prabowo lantas menjadi tanda tanya.

Baca juga: Koalisi Partai Prabowo-Gibran Makin Gemuk, PSI Sebut PKS & PDIP Cocoknya Jadi Oposisi Saja

Prabowo pun sempat tidak menghadiri undangan acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-22 yang digelar Sabtu (27/4/2024) di Jakarta.

Ketidakhadiran Prabowo itu disebut-sebut sebagai sinyal menolak PKS ikut dalam gerbong koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

Padahal dalam acara itu, PKS sudah menggelar karpet merah di kantornya.

Berselang kemudian, Partai Gelora tegas menyatakan penolakannya terhadap PKS ikut koalisi Prabowo-Gibran.

2 Alasan PKS Sulit Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PKS sulit diterima oleh Prabowo masuk ke dalam pemerintahannya dengan dua alasan yakni:

Pertama, kata dia, hubungan Prabowo dan PKS selama ini memang kurang baik, setidaknya sejak Prabowo bergabung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, PKS sejak itu tampaknya sudah tidak respect ke Prabowo.

"Hal itu tentu sangat dirasakan Prabowo, sehingga PKS bukanlah prioritas untuk didekati," ucap dia dikutip dari Kompas.com.

Alasan kedua, Jamiluddin mengatakan Prabowo sudah didukung Gelora, partai yang para petingginya merupakan orang-orang yang pindah dari PKS karena tidak sejalan dengan partai.

Karena itu, jika Prabowo mengakomodasi PKS, tentu akan mengganggu hubungannya dengan Gelora.

"Padahal Gelora sudah ikut berkeringat mengantarkan Prabowo menjadi pemenang pada Pilpres 2024," kata Jamiluddin.

Baca juga: PKS Beri Sinyal Kuat Gabung Kubu Prabowo, Sebut Tak Masalah di Dalam Pemerintahan: Koalisi Kita Siap

Maka dari itu, Jamiluddin berpandangan, jika PKS diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), bisa saja merusak kondusivitas internal KIM yang akan merugikan Prabowo.

Sementara itu, PKB dan Nasdem yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024 diprediksi akan segera bergabung ke Prabowo-Gibran.

Jamiluddin menilai, penerimaan Prabowo terhadap PKB dan Nasdem setidaknya menjadi indikasi kuat bakal diterima bergabung ke KIM.

Alasan Gelora Menolak PKS

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pihaknya menolak PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pemerintahan Prabowo-Gibran,

Menurut dia, PKS dalam proses pencalonan Prabowo-Gibran kerap menyerang keduanya sehingga tak elok bila mereka masuk ke dalam koalisi.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," ujarnya.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satunya, kata dia, memberikan stempel pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin pada 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata Mahfuz.

Balasan PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons Partai Gelora yang menolak partainya untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha," tanya Mardani ke istrinya, Senin (29/4/2024) dalam akun Instagram pribadinya @mardanialisera bersama istrinya yang juga kader PKS Siti Oniah.

Siti pun menjawab pertanyaan Mardani.

Baca juga: NasDem Penyelamat Anies di Pilgub Jakarta 2024, Jadi Prioritas Utama Setelah PKB & PKS Berpaling

Dia menyindir Partai Gelora yang perolehan suara pilegnya tak mencapai Parliamentary Threshold sebesar 4 persen, sehingga tak lolos ke DPR.

"Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Enggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," kata Siti.

Menurut dia, proposal yang dimiliki PKS dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berbeda. "Proposalnya kita sama Mas Anis beda, dan visinya beda," kata dia.

Ia menyatakan sikap partainya lebih cenderung untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," kata Mardani. (TribunNewsmaker/KompasTV