Bocoran PDIP Jadi Koalisi atau Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Kata Hasto Kristiyanto

Sinyal Kuat PDIP Oposisi Sendirian Usai Putusan MK, Malah PKS Lebih Berpeluang Gabung Prabowo-Gibran

Berikut peluang PDIP jadi oposisi sendirian setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024.

Beberapa partai diprediksi akan bergabung di koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan.

Baca juga: 2 Kader PKB Ini Dinilai Bisa Kalahkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Salah Satunya Anak Buah Jokowi

A Bakir Ihsan memprediksi peta politik tak banyak berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024.

Pasalnya, jauh sebelum putusan MK dibacakan atau saat KPU RI mengumumkan pemenang Pilpres 2024, antar kubu yang bertarung sudah melakukan pertemuan politik.

"Pasca putusan MK, peta politik Parpol tak berubah, karena dari awal, khususnya sejak hasil rekapitulasi dimaklumatkan, termasuk NasDem, pengusung utama paslon 01 menyatakan menerima terhadap hasil pemilu," kata Bakir saat dimintai tanggapannya, Selasa (24/4/2024).

"Belum lagi pertemuan-pertemuan yang dilakukan antar petinggi Parpol sebelum putusan MK," lanjut dia.

Baca juga: Terungkap! Ternyata Ini Alasan Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Masih Kecewa?

Sementara itu, terkait kemungkinan peta koalisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dimulai pada 20 Oktober 2024 mendatang, Bakir memprediksi akan terjadi koalisi gemuk.

Dimana sebagian besar partai yang di Pilpres 2024 mengusung calon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kemungkinan ikut merapat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk PKS yang dalam dua periode terakhir berada di luar pemerintahan.

Ia memprediksi hanya satu partai saja yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kelak yakni PDIP.

"Karena PDIP punya pengalaman oposisi, kemudian relasi dengan Jokowi renggang dan Prabowo dianggap representasi Jokowi," ujar Bakir.

Diketahui, MK dalam putusannya pada Senin (22/4/2024) kemarin menyatakan menolak seluruhnya gugatan yang diajukan kubu 01 dan 03.

Kendati begitu, putusan kemarin mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya putusan sengketa Pilpres diwarnai adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim MK.