Survei Pilkada Luwu Timur 2024, Budiman Hakim vs Irwan Bachri Syam, Terjawab Elektabilitas Terkuat

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah hasil survei elektabilitas Pilkada Luwu Timur (Lutim) 2024. Budiman Hakim - Akbar Andi Leluasa vs Irwan Bachri Syam alias Ibas - puspawati. Siapa pasangan terkuat?

Hasil survei Pilkada Kabupaten Luwu Timur itu dirilis Lembaga script survei Indonesia.

Dua petahana yang kembali maju bertarung, bersaing dengan tingkat elektabilitas tinggi.

Baca juga: Terjawab Peluang Tri Rismaharini Salip Elektabilitas Khofifah Indar Parawansa di Pilkada Jatim 2024

Lembaga script survei Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru mereka untuk pilkada serentak 2024. 

Salah satu daerah yang menjadi fokus adalah Kabupaten Luwu Timur.

Dari hasil survei, dua petahana yang kembali bertarung memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi. 

Pasangan petahana Budiman Hakim - Akbar Andi Leluasa memiliki elektabilitas 47.32 persen.

Disusul mantan wakil bupati, Irwan Bachri Syam alias Ibas, yang menggandeng puspawati sebesar 41.95 persen. 

Sementara pasangan lainnya Isrullah Ahmad – Usman Sadik tertinggal sebesar 2,93 persen.

Dan yang belum menentukan pilihan sebesar 7,80 persen.

Script survei indonesia dilakukan pada 410 orang dengan berbagai latar belakang. 

Toleransi kesalahan survei kurang lebih 4 koma 8 persen.

Bawaslu Luwu Timur Awasi Pengukuhan Timses Paslon di Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Timur terus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024.

Termasuk pengukuhan tim sukses yang sering kali dilakukan oleh masing-masing paslon menjelang Pilkada 2024.

Ada tiga paslon yang bertarung yaitu petahana Budiman-Mochammad Akbar Andi Leluasa, Irwan Bachri Syam-Puspawati Husler dan Isrullah Achmad-Usman Sadik.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas, Bawaslu Luwu Timur, Sulkilfi menegaskan semua kegiatan berbasis tahapan pemilu akan dipantau.

Hingga ke jajaran bawah, termasuk oleh panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan pengawas kelurahan/desa (PKD).

“Kami sampaikan ke jajaran bawah sebagai bentuk pencegahan, untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak yang menyelenggarakan kegiatan guna memastikan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar,” ujar Sulkilfi, Minggu (15/9/2024).

Sulkilfi menambahkan, Bawaslu juga menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi yang baik selama pengawasan di lapangan.

Semua aktivitas yang berlangsung akan tercatat dan terdokumentasikan dengan baik dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) oleh jajaran Panwas dan PKD.

Bawaslu kata Sul, juga tidak segan-segan untuk menindak tegas apabila masih ditemukan pelanggaran setelah upaya pencegahan dilakukan.

“Jika setelah dilakukan pencegahan masih ada yang melanggar ketentuan perundang-undangan, maka Bawaslu akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Bawaslu memastikan pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk menjaga netralitas dan mencegah penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan politik oleh calon petahana.

(TribunNewsmaker.com/KompasTV)