Segini Besaran Gaji Bawaslu di Pilkada 2024, Sampai 2 Digit plus Tunjangan Rumah & Kendaraan Dinas

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Bawaslu Buka Lowongan Kerja 2024, Dicari Banyak Pengawas Tempat Pemungutan Suara PTPS Pilkada 2024

Atas tugas-tugas tersebut, para anggota Bawaslu mendapatkan gaji yang cukup besarannya.

Tak hanya honor, mereka juga mendapatkan tunjangan fasilitas.

Mengutip Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bawaslu terdiri dari lima orang yakni satu ketua dan empat orang anggota. Ketua Bawaslu dipilih dalam rapat pleno Bawaslu.

Berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 ini maka salah satu komponen penting pelaksanaan Pemilu termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. 

Kelompok Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugasnya terbagi menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah bagian dari Bawaslu Pemilu yang tercatat sebagai berikut:

- Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

- Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

- Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

- Gaji dan Tunjangan Bawaslu 2024

- Gaji Bawaslu diatur dalam Kepres No 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.