Hanya Modal Nomor Induk Kependudukan Kini Berobat Bisa Gratis Tanpa Tunjukan BPJS Kesehatan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Hanya modal Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berobat bisa gratis tanpa tunjukan BPJS Kesehatan.

Sebagai peserta BPJS Kesehatan kini bisa berobat hanya dengan membawa KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun syaratnya satus kepersertaan BPJS Kesehatan harus aktif.

Layanan ini dapat diakses di klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan batas maksimal tiga kali kunjungan.

Inovasi ini merupakan bagian dari upaya BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan sekaligus memastikan layanan kesehatan tetap terjangkau bagi seluruh peserta.

Untuk membantu peserta menemukan fasilitas kesehatan terdekat, BPJS Kesehatan juga menyediakan fitur pencarian melalui aplikasi Mobile JKN. 

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT Cair Januari 2025! Siapkan NIK KTP, Cek Lewat Link cekbansos.kemensos.go.id.

Fitur ini sangat praktis bagi peserta yang membutuhkan informasi cepat saat berada di lokasi baru.

Peserta JKN menyambut positif kebijakan ini. Tidak sedikit yang merasa lebih tenang karena tahu layanan kesehatan tetap dapat diakses meski sedang berada jauh dari rumah.

Anita, seorang peserta JKN mengungkapkan, kebijakan ini sangat membantu.

“Sering kali saya merasa khawatir jika tiba-tiba sakit saat sedang bepergian jauh dari rumah. Namun, dengan adanya aturan ini, saya merasa lebih tenang. Sekarang cukup membawa KTP, semuanya jadi lebih praktis dan tidak ribet seperti sebelumnya,” ujarnya.

Doni, salah satu peserta JKN, memberikan apresiasi terhadap fitur aplikasi Mobile JKN yang menurutnya sangat bermanfaat.

Ia merasa aplikasi ini mempermudah peserta dalam mencari fasilitas kesehatan tanpa perlu kebingungan saat berada di luar kota.

“Aplikasinya sangat mudah digunakan dan informasinya lengkap. Saya bisa langsung menemukan klinik atau rumah sakit terdekat tanpa perlu bertanya-tanya. Ini benar-benar membuat perjalanan saya lebih nyaman,” ungkapnya.

Selain memberikan kemudahan administratif, kebijakan tersebut juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. 

Dengan maksimal tiga kali kunjungan, peserta memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menyelesaikan pengobatan tanpa harus bolak-balik mengurus dokumen tambahan.

Hal ini memberikan peserta ruang lebih untuk fokus pada perawatan mereka.

Namun, beberapa peserta menginginkan agar aturan ini dapat terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan layanan yang lebih kompleks.

Mereka berharap adanya fleksibilitas yang lebih besar, terutama bagi peserta yang membutuhkan perawatan lanjutan.

“Kebijakan ini sangat membantu, tetapi akan lebih baik jika kunjungan lebih dari tiga kali juga dipermudah, terutama untuk kasus yang membutuhkan perawatan intensif,” kata Doni.

Harapan ini mencerminkan kebutuhan peserta yang mungkin memerlukan layanan lanjutan tanpa batasan administratif yang rumit.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Diah Sofiawati menegaskan, kebijakan baru ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses layanan kesehatan.

Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan terobosan baru yang relevan guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi.

“Kami memahami, mobilitas masyarakat semakin tinggi. Karena itu, kami ingin memastikan layanan kesehatan tetap mudah diakses di mana pun peserta JKN berada," ujar Diah dalam keterangan resmi, Kamis (9/1/2025) mengutip Wartakotalive.

"Dengan aturan ini, peserta cukup membawa KTP atau NIK untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Diah.

Diah menegaskan, BPJS Kesehatan akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diterapkan.

Ia menekankan pentingnya mendengarkan masukan dari peserta untuk memastikan layanan yang diberikan tetap relevan dan bermanfaat.

“Kami selalu terbuka untuk menerima masukan dari peserta. Fokus kami adalah memberikan layanan yang terbaik, dan tentu saja setiap masukan akan menjadi pertimbangan untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang,” jelasnya.

Agar aturan tersebut bisa berjalan dengan baik, BPJS Kesehatan telah menghubungkan sistem digital di semua fasilitas kesehatan mitra.

Dengan sistem ini, data peserta dapat diverifikasi secara cepat dan akurat.

Teknologi ini membantu memastikan layanan tetap tersedia tanpa hambatan administrasi yang merepotkan.

“Kami telah mempersiapkan sistem teknologi untuk mendukung aturan ini. Dengan sistem ini, validasi data menggunakan NIK atau KTP dapat dilakukan dengan mudah di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga memastikan data peserta JKN lebih akurat,” tambah Diah.

Dengan aturan ini, BPJS Kesehatan menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.tv)