9 Bupati-Wakil Bupati Terpilih se-Jawa Barat yang Tidak Digugat ke MK, Siap Dilantik 20 Februari?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah para bupati dan wakil bupati terpilih di Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang bersih dari gugatan.

Kemenangannya tak disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kini, para pasangan bupati dan wakil bupati terpilih ini tinggal menunggu jadwal pelantikannya oleh Presiden Prabowo.

Di Jawa Barat, terdapat 18 kabupaten dan 9 di antaranya kepala daerah terpilihnya tidak digugat ke MK.

Sementara sisanya, masih menjalani sidang gugatan sengketa di MK.

Lantas siapa saja 9 paslon bupati terpilih tanpa gugatan di Jawa Barat tersebut?

1. Aep Syaepuloh dan Maslani

Sebagai Bupati - Wakil Bupati Karawang terpilih

2. Syakur Amin dan Putri Karlina

Sebagai Bupati - Wakil Bupati Garut terpilih

3. Herdiat Sunarya dan Yana Dana Putra

Sebagai Bupati - Wakil Bupati Ciamis terpilih

4. Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja

Sebagai Bupati - Wakil Bupati Bekasi terpilih

Baca juga: Gugatan Sengketa Pilkada Papua Selatan Gugur, Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa Dilantik 20 Februari?

5. Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin

Sebagai Bupati - Wakil Bupati Purwakarta terpilih

6. Eman Suherman dan Dena Muhamad Ramdhan

Sebagai Bupati - Wakil Bupati Majalengka terpilih

7. Dony Ahmad Munir dan Fajar Aldila

Sebagai Bupati - Wakil Bupati Sumedang terpilih

8. Lucky Hakim dan Syaefudin

Sebagai Bupati - Wakil Bupati Indramayu terpilih

9. Dian Rahmat Yanuar dan Tuti Andriani

Sebagai Bupati - Wakil Bupati Kuningan terpilih

Pelantikan pada 20 Februari

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan saat ini pemerintah belum dapat memastikan lokasi pelantikan serempak kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) hasil Pilkada 2024.

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik serempak para kepala daerah terpilih itu.

Namun soal jadwal, Mendagri Tito menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sudah memilih pelantikan dilangsungkan pada Kamis 20 Februari 2025.

"Namun masalah tempatnya karena jumlahnya banyak, ditambah lagi undangan, pendamping, dan juga ada undangan-undangan lain dan jumlahnya cukup besar sehingga sedang diperhitungkan tempatnya," kata Tito saat rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Terpenting, kata Tito, pelantikan terhadap seluruh kepala daerah itu akan dilangsungkan di Jakarta yang saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara selagi Keppres Perpindahan Ibu Kota ke IKN belum diteken.

"Yang jelas (pelantikan) harus dalam ibu kota negara DKI Jakarta," sambung dia. 

Lebih lanjut, Tito juga menjelaskan soal dasar pelantikan kepala daerah yang akan digelar serentak tersebut.

Pasalnya pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Januari lalu, pemerintah dengan Komisi II DPR RI sudah menyampaikan keputusan kalau pelantikan kepala daerah dilakukan bergilir mulai 6 Februari 2025 mendatang.

"Karena itu mohon segala hormat menyampaikan perubahan ini dan pertimbangan ini, mungkin berbeda dengan pada saat kita RDP 22 Januari, karena adanya dinamika ini, bukan karena tiba-tiba pemerintah tidak, tapi karena ada dinamika percepatan dari MK," beber dia.

Kata dia, salah satu dasar pelantikan digelar serentak antara kepala daerah yang tidak bersengketa di MK dengan yang bersengketa di MK yakni karena keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut dia, Presiden Prabowo menginginkan agar pelantikan segera dilakukan agar kerja pemerintah sampai ke daerah bisa berjalan.

"Kami melihat bahwa yang non sengketa MK memang jadi agak lambat dikit dua Minggu dari tanggal 6 ke 20, tapi yang dismissal mereka dipercepat. 
Presiden inginnya sebetulnya ingin cepat, agar semuanya cepat bekerja untuk rakyatnya masing-masing dan ada kepastian," tukas dia. (TribunNewsmaker/TribunManado/Tribunnews)