Visi Misi Yeskiel Yesnath Bupati Terpilih di Tambrauw Papua Barat Daya, Berjuang Entaskan Kemiskinan

7) Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

8) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. 

9) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. 

Demikianlah janji kampanye bupati dan wakil bupati kabupaten Tambrauw yang segera bakal diwujudkan setelah pelantikan. 

Data tersebut di atas bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Mendagri Tito Karnavian sudah menyampaikan informasi resmi seputar jadwal pelantikan kepala daerah 2025, atau kapan Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih dilantik.

Mendagri menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto sudah memilih tanggal pelantikan kepala daerah terpilih (gubernur, bupati, dan wali kota) dilangsungkan pada Kamis 20 Februari 2025.

Namun, pemerintah belum dapat memastikan lokasi pelantikan serempak kepala daerah hasil Pilkada 2024.

"Namun masalah tempatnya karena jumlahnya banyak, ditambah lagi undangan, pendamping, dan juga ada undangan-undangan lain dan jumlahnya cukup besar sehingga sedang diperhitungkan tempatnya," kata Tito saat rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Terpenting, kata Tito, pelantikan terhadap seluruh kepala daerah itu akan dilangsungkan di Jakarta yang saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara selagi Keppres Perpindahan Ibu Kota ke IKN belum diteken.

"Yang jelas (pelantikan) harus dalam ibu kota negara DKI Jakarta," sambung dia. 

Lebih lanjut, Tito juga menjelaskan soal dasar pelantikan kepala daerah yang akan digelar serentak tersebut.

Pasalnya pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Januari lalu, pemerintah dengan Komisi II DPR RI sudah menyampaikan keputusan kalau pelantikan kepala daerah dilakukan bergilir mulai 6 Februari 2025 mendatang. 

"Karena itu mohon segala hormat menyampaikan perubahan ini dan pertimbangan ini, mungkin berbeda dengan pada saat kita RDP 22 Januari, karena adanya dinamika ini, bukan karena tiba-tiba pemerintah tidak, tapi karena ada dinamika percepatan dari MK," beber dia.