Program 100 Hari Kerja Gubernur Riau Abdul Wahid,Seragam Sekolah Gratis hingga Tak Ada Ampunan Pajak

Instruksikan Bapenda Riau Optimalkan Potensi Pajak

Sebelumnya, Abdul Wahid, menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk lebih optimal dalam menggali potensi pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, sektor ini belum tergarap maksimal, sehingga perlu langkah konkret untuk menagih wajib pajak yang masih menunggak.

"Saya ingin pajak yang belum tertagih itu dimaksimalkan. Saya cek pelayanan Samsat, dan memang masih perlu banyak perbaikan, terutama dalam sistem pembayaran digital," ujar Wahid usai menggelar pertemuan dengan kepala UPT Pendapatan di Kantor Bapenda Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis (20/3/2025).

Gubernur menekankan pentingnya inovasi dalam penagihan pajak, termasuk pendekatan jemput bola. UPT Pendapatan Bapenda Riau yang ada di daerah harus bisa memberikan pelayanan lebih dekat lagi dengan masyarakat. 

Diantaranya adalah dengan membuka pelayanan pembayaran pajak di masjid-masjid setiap hari Jumat atau di kantor desa di waktu-waktu tertentu.

"Silahkan buka posko di masjid atau kantor desa, bisa juga door to door. Saya tidak mau lagi dengar ada masyarakat yang kesulitan saat ingin membayar pajak," tegasnya.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendongkrak PAD Riau dari sektor kendaraan bermotor.

Selain melakukan pertemuan dengan UPT Pendapatan Bapenda Riau, Gubri Wahid juga sempat melihat pelayanan di kantor Samsat Simpang Tiga.

Disana Gubri mendapatkan keluhan dari wajib pajak terkait persyaratan yang terlalu banyak dan terkesan dipersulit saat akan melakukan pembayaran pajak.

Salah satu kendala yang sering ditemui adalah wajib pajak yang tidak membawa KTP saat pembayaran. Untuk mengatasi hal ini, Wahid telah berkoordinasi dengan Kapolda dan Dirlantas agar pembayaran tetap bisa diproses dengan verifikasi data online.

"KTP kan bisa dicek secara daring, apakah sesuai dengan STNK atau tidak. Jadi, tidak ada alasan masyarakat kesulitan membayar pajak hanya karena lupa membawa KTP,"  katanya. (TribunNewsmaker/TribunPekanbaru)