Breaking News:

Berita Nasional

Geger UU TNI hingga Efisiensi Anggaran, Prabowo Diimbau Gandeng Kelompok Ini untuk Redam Gejolak

Akademisi Shiskha Prabawaningtyas menilai Prabowo perlu mempertimbangkan keterlibatan kelompok masyarakat sipil kritis dalam kabinet pemerintahannya.

Editor: Noviana
Biro Pers Sekretariat Presiden
GEGER UU TNI - Potret Presiden RI Prabowo Subianto dalam World Government Summit 2025. Presiden Prabowo Subianto diimbau mendengar dan merangkul intelektual publik dan kalangan masyarakat sipil kritis 

Shiskha menilai kerja sama dan gotong royong adalah kunci membangun Indonesia, baik dalam konteks state building (fungsi negara dan proses bernegara) dan nation building (konsolidasi kekuatan politik nasional). 

Dirinya menyarankan agar Presiden Prabowo bisa mendengar dan merangkul intelektual publik dan kalangan masyarakat sipil kritis untuk terlibat kelanjutan membangun nation-state building ini.

“Mungkin kerjasama dan gotong-royong dalam sistem demokrasi harus diartikan sebagai sinergi dan empati dalam menemukan kepentingan bersama, bukan sentimen rivalitas politik, eksklusivisme, atau sebatas persaingan ekonomi-politik kepentingan sempit individu atau kelompok. Harus ada moralitas politik dan konsensus sosial yang dibangun atas nilai-nilai idealisme, keadilan dan integritas,” tutur Shiskha.

Teror ke Media Tempo Rugikan Presiden

Teror yang dialamatkan kepada jurnalis media Tempo dinilai juga merugikan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Aktivis 98, Haris Rusly Moti, menilai, peneror sengaja melakukan hal tersebut untuk merekayasa persepsi seakan pemerintahan Prabowo anti kritik atau anti demokrasi. 

Haris meyakini bahwa pelaku teror bukan dari jajaran pemerintah Prabowo atau pun pendukungnya. 

Sebab, menurutnya, Prabowo memiliki komitmen menghargai sikap kritis media. 

”Peneror bertujuan merekayasa persepsi seakan pemerintahan Prabowo anti demokrasi," ujarnya Haris, Senin (24/3/2025).

Haris menambahkan, keterbukaan Presiden terhadap kritik dapat dilihat pada arahannya untuk jajaran kabinet. 

Di mana, menurutnya Prabowo, meminta agar jajaran kabinetnya melakukan introspeksi agar tidak muncul beragam kesalahpahaman dan protes akibat masih adanya kekurangan dalam komunikasi publik pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya 19 Maret lalu.

Haris juga menegaskan bahwa kebebasan bersuara dijamin oleh konstitusi sehingga patut dihormati oleh seluruh kalangan.

"Padahal pidato Presiden Prabowo beberapa hari sebelumnya jelas-jelas menghargai sikap kritis media massa dan media sosial,” imbuh Haris. 

”Sudah jelas, Presiden memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, para menteri dan terutama penanggungjawab komunikasi untuk memperbaiki komunikasi ke rakyat,” ungkapnya.

Baca juga: Teror Paket Kepala Babi ke Jurnalis Tempo, Istana Berseloroh Dimasak, Tempo Sindir Soal Image Babi

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar kepolisian dapat mengungkap aksi teror tersebut. 

Halaman
123
Tags:
PrabowoUU TNIpresidenPrabowo Subianto
Rekomendasi untuk Anda
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved