Geger UU TNI hingga Efisiensi Anggaran, Prabowo Diimbau Gandeng Kelompok Ini untuk Redam Gejolak

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gelombang protes hingga kontroversi mewarnai awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Terkini, pengesahan Undang-Undang (UU) TNI, memicu penolakan besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia.

Demonstrasi terjadi secara serentak hingga muncul laporan kekerasan yang dilakukan aparat hingga massa aksi.

Untuk menanggulangi hal ini, Akademisi Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas menilai Prabowo perlu mempertimbangkan keterlibatan kelompok masyarakat sipil kritis dalam kabinet pemerintahannya.

Hal ini menjadi penting setelah melihat berbagai gejolak yang terjadi paska 100 hari jalannya pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Paska 100 hari pemerintahan berjalan, beberapa kontraksi terjadi, seperti terkuaknya judol dan kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat namun nihil tindak lanjut penuntasannya, ketidakjelasan implementasi program Makan Bergizi Gratis, problem efisiensi anggaran, melemahnya perekonomian dan penurunan harga saham, sampai gelombang demonstrasi mahasiswa terhadap UU TNI yang berujung ricuh dengan aksi kekerasan. Menurut saya situasi ini harus diantisipasi Presiden Prabowo secara cermat dengan formula politik yang baik,” ujar Shiskha kepada wartawan, Selasa (25/3/2025). 

Baca juga: Trending Topic X, Demo Tolak UU TNI di Malang Diwarnai Kerusuhan, Kekerasan Aparat hingga Pembakaran

Menurut doktor politik internasional lulusan Jerman ini, menghadapi situasi dan tekanan yang pelik ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan Prabowo adalah memposisikan pemerintahannya untuk lebih terbuka dan inklusif.

Hal itu dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sipil seperti teknokrat dan intelektual kritis yang memiliki kepedulian dan kepakaran di dalam pemerintahan.

“Dalam sistem demokratis, kelompok kritis atau intelektual publik, dengani kepakaran, kecerdasan dan idealismenya dapat berfungsi bukan saja sebagai pendeteksi apakah pemerintahan telah berjalan dengan baik dan efektif. Namun juga bisa diminta memberikan pemikiran dan konsep solutif alternatif-alternatif kebijakan pembangunan. Secara alamiah, mereka justru lebih mampu menangkap suasana kebatinan rakyat, sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ujarnya.

Shiskha mencontohkan dalam setiap fase kepemimpinan, para presiden Indonesia selalu menempatkan kelompok intelektual bergabung dan menjadi motor pemerintahan. 

Awal Indonesia merdeka adalah era pemerintahan yang dijalankan sosok-sosok intelektual kritis, ditandai oleh Soekarno, Hatta, sampai Jenderal Nasution.

Awal Orde Baru justru desain ekonomi yang kokoh dilakukan oleh kelompok intelektual kritis termasuk ayah dari Presiden Prabowo sendiri, Soemitro Djojohadikusumo. 

Begitupun di era Gus Dur, Megawati, SBY sampai Jokowi.

Kelompok masyarakat sipil berkarakter dan intelektual independen diajak bergabung menjalankan pemerintahan.

Baca juga: Kode Prabowo Subianto, Sebut Jaksa Agung sedang Kejar Seseorang hingga Adanya Penghasut Mahasiswa

“Apalagi dalam konteks pergeseran geopolitik dan geoekonomi global, sangat dibutuhkan sinergi seluruh kekuatan politik domestik dalam membangun fungsi negara yang kokoh dan resilient terhadap perubahan. Kelompok masyarakat sipil yang independen, kritis, justru dibutuhkan negara untuk memberikan pemikiran alternatif sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat. Publik cenderung menerima dan mendukung kehadiran kelompok akademisi, masyarakat sipil dan intelektual yang kritis dalam pemerintahan,” ujar Shiskha.