Sosok & Profil 5 Jenderal Purn TNI Desak Gibran Rakabuming Diganti, Try Sutrisno hingga Fachrul Razi

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Belakangan, media sosial diramaikan oleh pernyataan sikap yang cukup mengejutkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Forum ini melontarkan delapan tuntutan politik yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo, termasuk desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera diganti.

Delapan tuntutan tersebut tercantum dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh besar militer seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, sejak Februari 2025.

Kelima jenderal purnawirawan yang tampil di garis depan ini membawa suara dari ratusan rekannya: 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

Baca juga: Mungkinkah Wapres Gibran Dipecat Seperti Desakan Purnawirawan TNI? Ternyata Bisa, Begini Syaratnya

Mereka menyuarakan aspirasi agar Gibran dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Menariknya, meski disebut didukung ratusan purnawirawan, hanya lima tanda tangan yang benar-benar tampak pada dokumen yang beredar luas di dunia maya.

Salah satu tokoh yang disebut dalam dokumen ini adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI ke-6 di era Presiden Soeharto.

Dalam surat tersebut, ia disebut sebagai pihak yang "mengetahui".

Alasan utama di balik desakan penggantian Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pasal 169 Huruf Q dalam Undang-Undang Pemilu.

Forum menilai keputusan MK itu telah melanggar hukum acara MK serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan dasar itulah, mereka mendorong agar pergantian Wapres dilakukan melalui mekanisme MPR.

Selain itu, forum ini juga menuntut agar para kroni Presiden Jokowi yang masih menempati jabatan di pemerintahan baru segera digantikan.

Tak hanya itu, mereka mendesak agar Polri dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah kendali Kemendagri.

Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikap terbuka.

Hal ini diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Kamis (24/4/2025).