Program 100 Hari Kerja Wali Kota Madiun Maidi, Kejar Target Pemenuhan SPPG untuk MBG di Madiun

Ini terlihat ketika sebanyak 20 anggota dewan tidak menghadiri agenda penting di rumah rakyat, gedung DPRD saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Selasa (25/3/2025) siang.

Padahal rapat paripurna penyampaian LKPJ itu seharusnya menjadi perhatian para legislator agar bisa memberi penilaian atas pencapaian masing-masing OPD selama pelaksanaan program pembangunan sebelumnya.

Tetapi ironis, 20 dari 30 anggota DPRD Kota Madiun malah tidak muncul dengan mengajukan izin bahkan banyak yang tidak memberikan keterangan apa pun. Jadi hanya ada 10 anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna, di ruangan yang terlihat melompong dan kering itu

Hal ini juga membuat gerah Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya karena memberi kesan hubungan eksekutif dan legislatif tidak mesra.

Baca juga: Rekam Jejak Hari Wuryanto Bupati Madiun yang Dilantik Prabowo, Pernah Jadi Wakil Bupati

Armaya mengaku akan meminta klarifikasi tentang alasan puluhan anggota dewan yang tidak menghadiri rapat paripurna. “Mudah-mudahan tidak ada indikasi yang signifikan, tidak ada yang terlalu mencolok. Itu harapan saya,” ucap Armaya.

Politisi Perindo tersebut menambahkan, penyampaian nota penjelasan dari Wali Kota Madiun dalam LKPJ merupakan agenda rutin sebagai penilaian dari masing masing OPD.

“Penilaian di tiap OPD terkait dengan target dan capaiannya. OPD mana yang memenuhi target, atau tidak. Karena itu akan ada hasil dari pansus untuk LKPJ,” imbuhnya.

Nantinya, lanjut Armaya, dewan akan membahas LKPJ sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Wali Kota Madiun, Maidi.

“Nanti kami bahas. Kalau memang ada beberapa yang sudah memenuhi target itu pasti ada, dan mana yang tidak tercapai. Jangan melihat satu posisi yang sudah memenuhi target,” pungkasnya.

Sementara Wali Kota Madiun, Maidi menuturkan, angka pencapaian maupun target pembangunan akan meningkat dan lebih baik, dari pada tahun tahun sebelumnya.

“Semua program pembangunan itu harus berdampak pada ekonomi dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) harus berdampak ke semua sektor,” tutur Maidi.

Mantan Sekkota Madiun tersebut juga memastikan, program pembangunan di Kota Madiun harus selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ditentukan dari pertumbuhan daerah. Meski banyak tantangan, namun Kota Madiun tetap tancap gas. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cukup bagus,” tandas Maidi. (TribunNewsmaker/TribunJatim/Surya)