Program 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Anak Nakal, Pemabuk, ASN Malas Masuk Barak!

Mereka akan menjalani pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari.

Program ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Nomor: 43/PK.03.04/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat. 

Pelajar yang dikirim ke barak militer diklasifikasikan sebagai siswa yang kerap terlibat tawuran, bermain gim berlebihan, merokok, hingga balapan liar.

Program Militernya Kena Kritikan

Polemik program pendidikan militer yang gencar diselenggarakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuai pro kontra hingga kritikan dari berbagai pihak.

Dua di antaranya sempat ditentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM.

Mendapati kritikan dari dua lembaga tersebut, Dedi Mulyadi memberikan jawaban menohok.

Merespons kritikan itu , Gubernur Jawa Barat itu bahkan sampai memberikan tantangan secara terbuka kepada KPAI dan Komnas HAM tersebut.

Dedi menjelaskan bahwa permasalahan remaja ini jika dibiarkan justru akan menimbulkan pelanggaran HAM berikutnya.

"Ini kita ini pengen menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," kata Dedi Mulyadi dikutip dari video di akun media sosialnya, Rabu (7/5/2024).

Antara lain seperti HAM orang tua, orang lain yang menjadi korban dan yang lainnya.

"Yaitu satu HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malem orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," lanjut Dedi.

Menurut Dedi, menegakan HAM harus dengan cara melindungi HAM.

Ada HAM satu orang yang harus dijaga dan ada HAM orang lain yang harus dilindungi.

Kemudian Dedi juga menjawab kritikan TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah.