Sosok & Profil Luhut Binsar, Sebut Pihak yang Ingin Makzulkan Gibran Kampungan, Punya 2 Jabatan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Usulan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia telah menarik perhatian Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut dengan tegas menyebut pihak yang meminta Gibran dimakzulkan sebagai "kampungan".

Menurutnya, kondisi dunia yang tengah menghadapi tantangan besar saat ini seharusnya dihadapi dengan kebersamaan, bukan dengan perpecahan.

Oleh karena itu, Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk urusan Digitalisasi dan Teknologi mengimbau masyarakat untuk bersinergi dan mendukung pemerintahan dengan penuh kekompakan.

Baca juga: Sosok & Profil Jose Mujica, Dijuluki Presiden Termiskin di Dunia, Hidup Sederhana di Peternakan

"Ah, itu apa sih? Kita itu harus kompak. Begitu saja sekarang. Keadaan dunia sekarang ini begini, ribut-ribut seperti itu kan kampungan," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

"Fokus kita harus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," lanjutnya.

Mengenal Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Penasihat Khusus Presiden dalam bidang Digitalisasi dan Teknologi, telah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk memegang dua posisi penting sekaligus.

Luhut dilantik oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024 sebagai Ketua DEN.

Tak lama setelah itu, pada 22 Oktober 2024, ia kembali dipercaya untuk menduduki jabatan baru sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Digitalisasi dan Teknologi.

Lahir di Simargala, Huta Namora Silaen, Toba Samosir pada 28 September 1947, Luhut adalah anak pertama dari lima bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu.

Ia menikah dengan Devi Simatupang dan dikaruniai empat anak: Paulina, David, Paulus, dan Kerri Pandjaitan.

Luhut adalah seorang pensiunan Jenderal TNI yang berasal dari Kopassus.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Luhut memulai karirnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI pada 2014-2015, kemudian menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2015-2016.

Di bawah pemerintahan Jokowi, ia juga memegang posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada periode 2016-2019 dan 2019-2024.