Sosok & Profil Luhut Binsar, Sebut Pihak yang Ingin Makzulkan Gibran Kampungan, Punya 2 Jabatan

Lebih jauh, ia juga membantah bahwa mutasi tersebut bermuatan politis dan berkaitan dengan sikap Try Sutrisno yang disebut-sebut mendukung pemakzulan Gibran.

"Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok," ujarnya.

Prabowo Bakal Temui Forum Purnawirawan TNI

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bertemu dengan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dudung menyebut Prabowo tidak masalah dengan usulan Purnawirawan TNI.

"Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan dengan jalur konstitusional saja, karena tidak bisa seorang Presiden menjawab seperti itu," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

"Bahkan beliau (Prabowo) akan beri peluang untuk bertemu mereka-mereka (Forum Purnawirawan TNI). Enggak ada masalah," kata Dudung.

Namun, Dudung mengatakan belum ada jadwal pasti pertemuan antara Prabowo dengan Purnawirawan TNI yang ingin pencopotan Gibran.

Meski begitu, Dudung memastikan Prabowo akan segera bertemu dengan mereka.

Lebih lanjut, menurut Dudung, Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran membawa kepentingan pribadi.

Mereka hanya mengatasnamakan nama Purnawirawan TNI padahal tidak semua purnawirawan setuju.

"Seakan-akan mewakili Purnawirawan TNI. Saya rasa tidak. Jangan kemudian kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak seperti itu," katanya.

Dudung mengingatkan bahwa sebenarnya ada Forum Purnawirawan yang resmi.

"Tentunya forum itu kan forum purnawirawan yang ada seperti Pepabri, PPAD, segala macam itu yang resmi kan. Kalau semua mengatasnamakan forum purnawirawan ya tidak bisa juga seperti itu," terang Dudung.

Diketahui, sebelumnya sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel Purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI.

Hal itu diketahui dari dokumen surat yang beredar luas di media sosial.

Salah satu dari 8 poin itu yang kontroversial adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

(TribunNewsmaker/BangkaPos)