Program 100 Hari Kerja Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo, Program Pendampingan Keluarga Tekan Perceraian

Kesuksesan Pemkot Yogyakarta dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan pengentasan ketimpangan gender jadi rujukan The World Bank.

Dalam kunjungannya di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (30/4/2025), The World Bank berharap tren apik di Kota Yogyakarta dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Sebagai informasi, jumlah kasus kematian ibu di Kota Yogyakarta pada 2021 tercatat berada di angka 16 per 2.757 kelahiran hidup.

Kemudian, turun jadi 4 kasus per 2.499 di 2022, nol kasus dari 2.427 di 2023, serta 2 kasus kasus dari 2.148 di 2024.

Baca juga: Sosok & Profil Hasto Wardoyo Wali Kota Yogyakarta yang Dilantik Prabowo, Dulunya Kerja di Puskesmas

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menuturkan, dalam 100 hari kerja pertama, pihaknya punya program Satu Kampung Satu Bidan, sebagai upaya menekan angka stunting dan kematian ibu.

"Kami punya program Quick Wins Satu Kampung Satu Bidan atau Nakes begitu ya. Selain itu, kami juga ada program pemeriksaan kesehatan gratis rutin bagi lansia, di mana 70 persen lansia adalah perempuan," paparnya.

Pria berlatar belakang dokter spesialis kandungan itu menjelaskan, kematian ibu yang dulu banyak terjadi di hulu atau pre health care, kini bergeser 80 persen di Rumah Sakit. 

Sehingga response time dokter dan pelayanannya harus didorong agar lebih cepat, untuk menghindari potensi terjadinya hal-hal fatal.

"Angka kematian ibu ini hal penting pada Human Capital Index, kaitannya dalam membangun sumber daya manusia. Kami sangat serius bagaimana mencegah kematian ibu dan bisa mencapai zero maternal rate," cetusnya 

"Yakni, dengan meningkatkan pelayanan secara teknis maupun medis dalam penguatan upaya preventif, khususnya menekan penurunan unmet need KB dan unwanted pregnancy," tambah Hasto.

Sementara, Public Sector Specialist The World Bank, Romawaty Sinaga, mengatakan, AKI di Kota Yogyakarta yang rendah harapannya bisa menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia. 

Khususnya, terkait bagaimana pola pengelolaan perencanaan keuangan daerah untuk penurunan AKI, serta pengentasan ketimpangan gender.

"Kami sangat mengapresiasi atas wawasan yang hari ini kami dapatkan, termasuk soal bagaimana membaca dan menggunakan data, karena yang ingin kita dorong juga soal memperkuat dan memastikan data dipakai oleh pemerintah ketika membuat perencanaan," katanya. (TribunNewsmaker/TribunJogja)