Syarat Penerima BSU yang Cair Mulai 5 Juni, Jumlah Lebih Kecil, Bagaimana Mekanisme Penyalurannya?

Targetnya, seluruh regulasi teknis rampung sebelum 5 Juni 2025, agar BSU bisa langsung disalurkan mulai tanggal tersebut.

Kilas Balik: Penyaluran BSU di Masa Pandemi Covid-19

Sebagai perbandingan, berikut adalah rekam jejak penyaluran BSU selama pandemi:

• Tahun 2020: BSU tahap pertama sebesar Rp 1,2 juta per bulan selama dua bulan (total Rp 2,4 juta), bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp 5 juta.
• Tahun 2021: BSU sebesar Rp 500.000 per bulan selama dua bulan (total Rp 1 juta), untuk pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 3,5 juta atau di bawah UMP.
• Tahun 2022: Bantuan sebesar Rp 600.000 sekali bayar, untuk pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta atau di bawah UMP.

Baca juga: Kabar Gembira! Bantuan Subsidi Upah untuk yang Gajinya di Bawah Rp 3,5 Juta, Cair 5 Juni 2025

Masuk dalam Enam Insentif Fiskal Nasional

Program BSU 2025 merupakan satu dari enam stimulus fiskal nasional yang disiapkan pemerintah.

Keenam paket insentif ini ditujukan untuk mendongkrak konsumsi masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya selama libur sekolah pertengahan tahun.

“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” kata Airlangga usai rapat koordinasi di Jakarta.

"6 paket 5 Juni," ujar Airlangga singkat.

Berikut adalah enam stimulus fiskal yang akan diluncurkan:

1. Diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA.
2. Potongan harga transportasi umum, termasuk tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut.
3. Diskon tarif tol untuk sekitar 110 juta pengendara selama Juni–Juli 2025.
4. Tambahan bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
5. Penyaluran BSU bagi pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau setara UMP, termasuk guru honorer.
6. Perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk sektor padat karya.

Seluruh program ini saat ini sedang difinalisasi dan ditargetkan berjalan efektif mulai 5 Juni 2025.

Pemerintah berharap, rangkaian kebijakan ini mampu menopang daya beli masyarakat dan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menjelang semester kedua tahun ini.

(TribunNewsmaker/Kompas)