Sosok & Profil Lisa Halaby Wali Kota Terpilih Banjarbaru setelah Menang PSU, Siapkan Program Kerja

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah sosok dan profil dari Erna Lisa Halaby, wali kota terpilih Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang menang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

Lisa Halaby didampingi oleh wakilnya, Wartono.

PSU ini dilaksanakan pada Sabtu (9/4/2025) lalu.

Hasilnya, Lisa Halaby-Wartono menang mendapatkan 52.15 persen atau sebanyak 56.043 suara sah.

Sementara lawannya adalah kotak kosong, mendapatkan 47.85 persen atau sebanyak 51.415 suara sah.

Ucapan syukur disampaikan Lisa Halaby menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024, Senin (26/5/2025). 

Dengan demikian dia bersama Wartono bisa segera dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.

“Alhamdulillah semua berkat doa dan dukungan masyarakat Banjarbaru. Ke depannya semoga amanah dalam menjalankan visi misi kami Lisa-Wartono menjadikan Banjarbaru lebih baik lagi,” ujar Lisa saat dikonfirmasi BPost.

Sebelumnya, Koordinator Utama Tim Pemenangan Erna Lisa Halaby-Wartono, Wahyudin Noor, menyampaikan rasa syukur dan optimisme menghadapi tahapan selanjutnya. 

“Kami bersyukur karena MK sudah menolak gugatan. Kini tinggal menunggu jadwal penetapan Wali Kota definitif yang kemudian diparipurnakan di DPRD Banjarbaru,” ujar Wahyudin.

Wahyudin mengungkapkan untuk mensyukuri ini pihak keluarga mengadakan syukuran kecil di kediaman Lisa, Senin malam.

Mantan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel tersebut menyampaikan tim Lisa-Wartono tengah mempersiapkan program kerja 100 hari sebagai langkah awal dalam merealisasikan visi-misi untuk kemajuan Banjarbaru.

Baca juga: 4 Jam dari Banjarbaru, Pantai dengan Terumbu Karang Indah & Penyu di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

“Harapannya, jadwal penetapan bisa dilakukan pada bulan ini agar bisa segera bekerja. Karena Banjarbaru sudah melaksanakan PSU, tentu ada ketertinggalan dalam roda pemerintahan yang harus segera dikejar,” jelasnya.

Sedang Prof Denny Indrayana, dari pihak yang mengajukan sengketa, menyatakan menghormati putusan MK. 

Meski demikian, Tim Hanyar membuat sejumlah catatan kritis atas lemahnya perlindungan terhadap prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari intimidasi.