Program Kerja Bupati Wonosobo Jateng Afif Nurhidayat, Tegas Berkomitmen dalam Perlindungan Hak Anak

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Afif Nurhidayat dan Amir Husein.

Pasangan Afif Nurhidayat dan Amir Husein telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Dalam 100 hari kinerjanya itu, Afif Nurhidayat menegaskan komitmennya dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Komitmen ini sebagai bagian dari langkah strategis menuju tercapainya predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Hal tersebut disampaikannya saat verifikasi lapangan hybrid KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Ruang Mangunkusuma pada Rabu (11/6/2025). 

Selain itu, Bupati tekankan bahwa pemenuhan hak-hak anak bukan sekadar kewajiban administratif.

Melainkan juga menjadi tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak.

Disampaikannya, Pemkab berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi hak-hak anak melalui penciptaan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif guna mewujudkan generasi anak Indonesia yang unggul dan tangguh di masa depan. 

"Salah satunya diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan KLA, yang menjadi dasar hukum penting dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di berbagai sektor," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (12/6/2025).

Bupati menjelaskan, Wonosobo sejak 2012 telah menapaki perjalanan panjang menuju KLA, dengan capaian tingkat Madya secara berturut-turut sejak 2019 hingga 2022. 

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Kemiskinan dan Anak Tidak Sekolah Jadi Fokus

Melalui proses verifikasi tahun ini, Bupati berharap langkah-langkah yang telah diupayakan bersama dapat mendorong Wonosobo naik ke strata Nindya.

Bupati Afif minta, kegiatan verifikasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ia menyebut, saat ini, prioritas utama berfokus pada pemenuhan hak anak, mulai dari perencanaan pembangunan yang responsif terhadap hak anak.