100 Hari Kerja Dyah Kartika Permanasari Bupati Kendal Dilantik Prabowo, Masalah Sampah Jadi Sorotan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - 100 hari kerja Dyah Kartika Permanasari bupati Kendal 2025, masalah sampah jadi sorotan.

Dyah Kartika Permanasari merupakan bupati Kendal, Jawa Tengah periode 2025-2030.

Bersama wakil bupati Benny Karnadi, Dyah Kartika Permanasari akan menjalankan pemerintahan Kabupaten Kendal selama 5 tahun ke depan. 

Dyah Kartika Permanasari dilantik pada Kamis (20/2/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sumpah jabatan Dyah Kartika Permanasari berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pada 100 hari kerja bupati Kendal, rapor Dyah Kartika Permanasari tampaknya mendapatkan penilaian beragam.

Baca juga: 100 Hari Kerja Farhan Wali Kota Bandung yang Dilantik Prabowo, Dinilai Minor Hanya Banyak Seremoni

Pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dan PKB ini telah mendapatkan penilaian beragam dari berbagai pihak mengenai kinerja mereka.

Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq, memberikan apresiasi kepada bupati dan wakil bupati atas upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan di daerah tersebut.

Namun, ia juga menyoroti beberapa catatan penting.

"Ada beberapa catatan terhadap bupati dan wakil terpilih, yaitu soal standar pelayanan minimal, baik itu kesehatan maupun pelayanan lainnya, yang belum kelihatan. Selain itu, persoalan sampah yang menjadi visi misi saat debat calon bupati dan wakil bupati juga belum jelas," ungkap Mahfud pada Selasa (3/06/2025).

Ia menambahkan, meskipun ada beberapa hal yang mulai membaik, langkah konkret mengenai pengelolaan sampah dalam 100 hari ini belum terlihat.

Mahfud juga mencermati pengelolaan anggaran, yang pada periode sebelumnya mengalami defisit.

Baca juga: Sepak Terjang Yusuf Rio Wahyu Bupati Situbondo, Direktur PT, Pemilik Coffeshop, Ini Gebrakannya

Ia berharap dengan adanya instruksi presiden tentang efisiensi, hal ini dapat berdampak positif bagi masyarakat Kendal.

"Kita akan mencermati perubahan ini, apakah efisiensi ini berdampak serius bagi pembangunan Kendal," tambahnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Kendal, Sulistyo Ariwibowo, menilai kinerja bupati dan wakil bupati dalam 100 hari ini belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan akibat adanya efisiensi anggaran.