Program Kerja Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Ada Pelayanan Publik Keliling Desa, Praktis!

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin.

Pasangan Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Di awal masa kepemerintahan Saepul Bahri Binzein, Pemkab Purwakarta menghadirkan Program Pelayanan Publik Keliling.

Program ini merupakan gebrakan baru dari Pemkab Purwakarta dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Dibuka langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), Desa Citalang menjadi titik awal pelaksanaan program yang akan digelar rutin setiap Selasa di berbagai desa dan kelurahan.

“Pelayanan publik sebenarnya sudah tersedia setiap hari, tapi melalui program keliling ini, kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat serta mempercepat prosesnya,” ujar Om Zein di hadapan awak media, Selasa (17/6/2025).

Lebih dari sekadar layanan administratif, ia mengatakan, program ini juga menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini mengalami kendala akses, baik karena jarak, biaya, maupun waktu.

Dalam kegiatan perdana ini, dilihat Tribunjabar.id di lokasi, tersedia 17 jenis layanan dari berbagai instansi, mulai dari perangkat daerah, perbankan, hingga lembaga vertikal. 

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Terapkan Aturan Baru untuk ASN

Warga dapat mengurus administrasi kependudukan, perizinan, bantuan sosial, dan masih banyak lagi, semua di satu tempat, tanpa harus ke pusat kota.

Tak hanya itu, tersedia juga bazar bahan pokok murah, seperti beras, minyak goreng, gas 3 kilogram, dan kebutuhan lainnya yang dijual dengan harga terjangkau.

Program Pelayanan Publik Keliling ini diharapkan membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Beberapa manfaat utamanya antara lain:

- Dekat dan praktis: Pelayanan langsung hadir di tengah masyarakat desa.

- Hemat waktu dan biaya: Semua keperluan bisa diurus sekaligus, tanpa harus jauh-jauh ke kantor pemerintahan.

- Akses informasi lebih mudah: Petugas siap memberi asistensi langsung terkait layanan dan program pemerintah.

- Lebih transparan: Pengawasan dan akuntabilitas pelayanan jadi lebih terbuka.

- Proses lebih cepat: Pengurusan dokumen dan perizinan tak lagi berbelit.

Dengan inovasi ini, Pemkab Purwakarta menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan yang prima, responsif, dan inklusif. 

"Ini baru awal. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang kesulitan mengakses layanan publik hanya karena tinggal jauh dari kota,” ucap Om Zein.

Pendidikan hingga Pelosok Kabupaten

Menjelang seratus hari kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein) dan Abang Ijo Hapidin, suara dari akar rumput mulai terdengar. 

Salah satunya datang dari Koordinator Aliansi BEM Purwakarta, Shela Amelia, yang secara lantang menagih komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan yang dinilai masih jauh dari harapan.

Dalam wawancara khusus, Shela menyampaikan bahwa di tengah geliat pembangunan infrastruktur yang mulai terasa, janji besar soal pendidikan belum sepenuhnya menyentuh realitas yang dihadapi masyarakat. 

“Kami mulai melihat jejak langkah Pak Bupati, tapi masih banyak ruang dalam dunia pendidikan yang menunggu untuk disentuh dan disuluh,” ujar Shela yang merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Purwakarta, Minggu (1/6/2025).

Ia menyampaikan bahwa rendahnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini, belum meratanya akses pendidikan bagi kelompok marginal, hingga minimnya kebijakan yang menyasar kelompok rentan menjadi sinyal bahwa janji pemerataan pendidikan belum bergerak dari wacana ke tindakan nyata.

“Kalau anak usia 13-15 tahun masih banyak yang tak duduk di bangku SMP, itu bukan hanya angka. Itu wajah-wajah masa depan yang sedang kita abaikan,” katanya.

Menurutnya, ketimpangan pendidikan bukan hanya persoalan klasik, melainkan cerminan ketidakhadiran negara, dalam hal ini pemerintah daerah, di ruang-ruang sunyi pendidikan. 

“Bukan hanya soal kurangnya anggaran, tapi juga soal kebijakan yang belum berpihak secara adil,” tambahnya.

Lebih jauh, Shela menyoroti keterkaitan erat antara pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga. Banyak anak yang harus meninggalkan sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. 

Ia menilai hal ini sebagai luka sosial yang tak bisa diseka hanya dengan angka dan pidato.

“Ketika masyarakat bertanya, 'Kalau sekolah harus tes dan bayar, siapa yang akan mendidik orang miskin?' itu bukan keluhan biasa, tapi jeritan nurani,” ucap Shela.

Dalam seratus hari pertama pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, Shela meminta agar evaluasi tak hanya dilakukan di meja rapat, tetapi juga di lapangan, seperti di ruang kelas yang reyot, di sekolah pelosok yang nyaris tak terdengar.

“Pendidikan bukan sekadar soal bangunan megah. Ia tentang menyalakan lentera di kepala dan hati anak-anak kita. Kalau pemerintah serius ingin menjadikan pendidikan sebagai fondasi pembangunan, maka harus berani hadir di tempat yang paling gelap dan dingin,” ujarnya. (TribunNewsmaker/TribunJabar)