Program Kerja Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Masih Cari Solusi Alternatif Atasi Sampah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mohan Roliskana dan Mujiburrahman.

Pasangan Mohan Roliskana dan Mujiburrahman telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Diketahui, Mohan Roliskana masih harus menuntaskan masalah sampah di wilayahnya.

Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang rencananya akan dibangun di Kebon Talo, Ampenan, dipastikan gagal dilaksanakan tahun ini.

Meskipun proyek pembangunan TPST tersebut telah masuk dalam tahap tender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), namun kepastian bahwa proyek ini tidak akan direalisasikan juga telah disampaikan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW).

"Kemarin masih ada harapan, kita coba membangun komunikasi dengan kementerian. Ternyata, tadi disampaikan melalui BPPW, tidak ada masuk didalam anggaran mereka, jadi tidak ada pembangunan (TPST Kebon Talo) tahun ini, kita mau bilang apa,” ucap Mohan, Senin (26/5/2025).

Ia mengaku kecewa dengan batalnya pembangunan TPST ini, mengingat pihaknya sangat berharap proyek tersebut dapat mengatasi persoalan darurat sampah yang tengah terjadi di Kota Mataram.

"Kita sudah menghitung berapa volume sampah yang tersisa. Jika TPST Kebon Talo bisa dibangun kemarin, residu sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kongok bisa jauh lebih kecil," jelasnya.

Meski demikian, Mohan memaklumi penundaan tersebut sebagai bagian dari skala prioritas anggaran yang saat ini sedang difokuskan pada program-program lain.

Pemerintah Kota Mataram pun tidak kehabisan akal. Mohan telah berkomunikasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk kemungkinan menganggarkan pembangunan TPST secara mandiri, dengan lokasi yang tetap berada di Kebon Talo, Ampenan.

“Tadi saya sudah coba komunikasikan dengan BKD untuk coba jika memungkinkan membangun sendiri (TPST Kebon Talo), kalau berkaca dengan TPST yang kita bangun di Sandubaya sekitar Rp25 miliar yang kita butuhkan,” katanya. 

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Wali Kota Mataram NTB Mohan Roliskana, Siapkan Program Mataram Kota Wirausaha

Mohan menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji apakah anggaran Pemkot Mataram cukup untuk membangun TPST tersebut, atau perlu menggunakan skenario alternatif.

Sebagai langkah sementara, Pemkot juga telah menyiapkan skenario penggunaan insinerator—alat pembakar limbah yang dimiliki RSUD Kota Mataram.

"Ada skenario yang akan kami coba, tetapi mungkin kami uji coba dahulu dari insinerator yang ada sekarang. itu bisa sampah sekitar 10 ton. Saya sudah usulkan agar kita gunakan insinerator yang ada di Rumah Sakit dulu,” pungkasnya.

Damkar Mataram Perlu Tambahan SDM dan Armada

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Mataram saat ini tengah berbenah guna memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Pembenahan dilakukan secara menyeluruh di berbagai aspek, mulai dari penambahan personel, unit, hingga peningkatan operasional.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Damkar Kota Mataram, Multazam mengatakan,  pihaknya telah mengajukan perubahan nomenklatur terkait penyesuaian struktur organisasi di jajaran Dinas Damkar kepada Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana.

“Saya sudah menyerahkan usulan kepada Wali Kota terkait perubahan nomenklatur. Ini juga berkaitan dengan posisi kita di Damkar,” ujar Multazam saat dikonfirmasi, Rabu (11/6/2025).

Setelah usulan perubahan nomenklatur tersebut disahkan oleh Wali Kota, akan terjadi perubahan sistem, tata kelola birokrasi, hingga struktur jabatan di lingkungan Dinas Damkar.

Perubahan nomenklatur ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Suburusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

“Dengan pengajuan perubahan nomenklatur ini, kami juga akan memaksimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” tambahnya.

Lebih lanjut, Multazam menjelaskan, pihaknya saat ini tengah berupaya melakukan peremajaan, baik berupa rekondisi, restrukturisasi sistem, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Semua akan mengalami perubahan, termasuk mentalitas. Di situ, kita membutuhkan personel yang mumpuni, termasuk knowledge, skill, atttude dan lainnya,” tegasnya. 

Perombakan besar-besaran ini dilakukan mengingat tugas dan tanggung jawab Damkar yang kini semakin berkembang.

Pemadam kebakaran kini tidak hanya mengurusi pemadaman api. Fungsi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) juga menjadi bagian dari tugas Damkar.

Multazam menyebutkan bahwa urusan kebencanaan kini menjadi tanggung jawab Damkar, di antaranya penyelamatan dalam kondisi kebakaran, penyelamatan di ketinggian, penyelamatan di air, hingga penanganan hewan buas.

“Urusan kebencanaan ini kita diberikan ruang tugas yang bertambah, salah satunya penyelamatan baik kebakaran, penyelamatan ketinggian, penyelamatan air dan penyelamatan dari binatang buas,” sebutnya.

Namun demikian, keterbatasan personel, unit kendaraan, dan fasilitas masih menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan optimal.

“Karena itu, kami sangat berharap dukungan dari pimpinan kami, Wali Kota Mataram. Semoga rencana ini bisa berkembang. Tahun ini kami akan mendapatkan tambahan dua unit kendaraan satu unit kendaraan tembak dan satu unit kendaraan suplai,” jelasnya.

Penambahan dua unit kendaraan tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal armada yang seharusnya dimiliki.

“Sedang kalau peremajaan unit besarannya 1 unit besaran anggarannya Rp1 miliar, kalau kita lengkapi unit kita maka kita butu banyak sekali, sekitar 15 unit dan kita butuhkan diatas Rp15 sampai Rp20 miliar,”tutupnya. (TribunNewsmaker/TribunLombok)