6 Kebijakan Baru Dedi Mulyadi Tuai Pro Kontra, Masuk Sekolah 06.30 WIB, Barak Militer dan Vasektomi

“Engga biasanya kayak gini, ini tuh gara-gara kebijakan masuk sekolah pukul 06.30 WIB. Jadi bareng sama yang kerja.”

2. Pelarangan Study Tour dan Wisuda untuk SMA/SMK

Di awal masa jabatannya, Dedi Mulyadi juga mengeluarkan kebijakan yang melarang pelaksanaan study tour dan acara wisuda bagi siswa SMA dan SMK, terutama yang dilakukan ke luar provinsi.

Meski kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan siswa, banyak pihak menilai bahwa hal ini berdampak pada sektor pariwisata edukatif serta menghambat perputaran ekonomi bagi UMKM yang menggantungkan pendapatannya dari kunjungan pelajar.

Baca juga: Sosok & Profil Keponakan Dedi Mulyadi, 15 Tahun Pegawai Honorer, Jual Gorengan Meski Paman Gubernur

3. Pembongkaran Wahana Hibisc Fantasy Milik BUMD

Pada Maret 2025, Gubernur Dedi memerintahkan pembongkaran tempat rekreasi Hibisc Fantasy milik BUMD Jaswita, yang berada di kawasan Puncak.

Alasannya: pelanggaran izin serta potensi banjir di wilayah tersebut.

Kendati niatnya berangkat dari upaya mitigasi bencana, langkah ini menuai kritik karena dinilai dilakukan secara mendadak dan menimbulkan keresahan di kalangan pekerja serta pelaku wisata lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.

4. Anak Nakal Dikirim ke Barak Militer

Program pembinaan karakter untuk remaja bermasalah dengan mengirim mereka ke barak militer mulai diterapkan sejak Mei 2025.

Meskipun diklaim sebagai solusi pembentukan kedisiplinan, program ini menuai kritik dari KPAI karena dinilai intimidatif dan tidak berbasis asesmen psikologis.

“Praktik kebijakan ini bersifat intimidatif, tidak dibarengi asesmen psikologis, dan tanpa indikator kenakalan yang jelas,” kritik KPAI.

5. Vasektomi untuk Penerima Bantuan Sosial

Dedi sempat menyampaikan bahwa pria dari keluarga penerima bansos dianjurkan mengikuti program KB, termasuk vasektomi.

Meski kemudian diklarifikasi bahwa vasektomi bukan syarat utama bansos, pernyataan awal Dedi menuai penolakan keras, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia yang menyebut kebijakan ini haram.