Sepak Terjang Rudy Tanoe, Kakak Hary Tanoe Terjerat Korupsi Bansos, Negara Rugi Rp200 M, Direktur PT

Sepak Terjang Rudy Tanoe, Kakak Hary Tanoe Terjerat Korupsi Bansos, Negara Rugi Rp200 M, Direktur PT

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nama pengusaha besar Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, atau yang akrab dikenal publik dengan sebutan Rudy Tanoe, kini tengah menjadi pusat perhatian masyarakat luas.

Figur yang tidak lain adalah kakak kandung Hary Tanoesoedibjo ini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020, tepatnya pada Selasa (19/8/2025).

Sebelum pengumuman status hukumnya disampaikan ke publik, KPK terlebih dahulu mengambil langkah pencegahan dengan melarang Rudy bepergian ke luar negeri sejak 12 Agustus 2025, sebuah tindakan yang menandakan keseriusan lembaga antirasuah dalam menelusuri skandal yang selama ini menjadi sorotan.

Dalam kasus besar ini, Rudy Tanoe yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia ternyata tidak berdiri sendirian menghadapi jeratan hukum.

KPK turut menetapkan dua nama lain sebagai tersangka, yakni Edi Suharto, staf ahli Menteri Sosial, serta Kanisius Jerry Tengker, mantan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018–2022.

Keterlibatan beberapa pihak sekaligus memperlihatkan betapa rumitnya praktik korupsi dalam penyaluran bansos yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat miskin.

Skandal korupsi bansos ini kembali menjadi perbincangan hangat publik, menambah panjang daftar praktik kotor dalam distribusi bantuan yang seharusnya menjadi penopang rakyat kecil di masa sulit.

KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Rudy Tanoe dan dua orang lainnya adalah bagian dari komitmen untuk menuntaskan kasus yang sejak lama menuai kecaman masyarakat.

Baca juga: Sosok & Profil Rudy Tanoe, Kakak Hary Tanoe Tersangka Kasus Penyaluran Bansos, Lulusan San Fransisco

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam, memberikan penjelasan mengenai alasan pencegahan bepergian ke luar negeri tersebut.

"Kebutuhan cegah keluar negeri yang dilakukan oleh penyidik adalah subjektivitas penyidik, bahwa membutuhkan keberadaan dari yang bersangkutan untuk tetap berada di Indonesia agar dapat mengikuti proses penyidikan," tegas Budi di hadapan awak media.

Dari hasil penyidikan sementara, kasus rasuah yang menjerat Rudy dan kawan-kawan ini diduga telah menimbulkan kerugian negara yang nilainya fantastis, yakni mencapai Rp200 miliar.

Meski demikian, Budi menambahkan bahwa angka kerugian tersebut masih bersifat hitungan awal dan belum bersifat final.

Ia juga menekankan bahwa perhitungan detail mengenai kerugian negara akan dilakukan oleh auditor negara untuk memastikan angka pastinya.

"Itu yang masih akan didalami terkait dengan kerugian negaranya, karena ini masih hitungan awal oleh penyidik. Tentu nanti KPK akan berkoordinasi dengan auditor negara untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu nantinya," jelas Budi lebih lanjut.

Pernyataan tersebut seakan menegaskan bahwa proses hukum terhadap Rudy Tanoe dan pihak lain yang terlibat masih panjang, dengan banyak aspek yang perlu dibuktikan secara hukum dan administratif.

Baca juga: Sosok & Profil Hary Tanoe, Digugat Jusuf Hamka Rp 119 T, Terkait Kasus di 1999, Punya 62 Stasiun TV

Kasus ini juga kembali menyoroti lemahnya pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial, terutama di tengah situasi krisis ketika masyarakat sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Publik pun semakin menaruh perhatian pada perjalanan kasus ini, mengingat Rudy Tanoe bukanlah sosok sembarangan melainkan pengusaha besar yang memiliki nama besar di Indonesia.

Sebagai kakak kandung dari taipan media Hary Tanoesoedibjo, keterlibatan Rudy Tanoe dalam kasus korupsi ini menambah dimensi baru dalam dinamika pemberitaan yang sudah ramai dibicarakan.

Masyarakat kini bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya sosok Rudy Tanoe yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses, namun kini terseret ke dalam pusaran kasus besar yang mencoreng reputasinya.

Untuk menjawab rasa penasaran publik, sejumlah media kemudian mencoba menelusuri lebih dalam mengenai latar belakang dan kiprah Rudy Tanoe, dengan merujuk pada berbagai sumber terpercaya.

Sosok Rudy Tanoe

Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe merupakan pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur yang lahir pada 16 Januari 1964 atau kini berusia 61 tahun.

Sebelum menjadi pengusaha, dia merupakan lulusan dari University of San Fransisco dengan gelar Master di bidang Administrasi Bisnis pada tahun 1989.

Saat jadi tersangka, Rudy Tanoe menjabat sebagai Dirut PT Dosni Roha Indonesia.

Selain itu, dia juga menjadi Dirut PT Dos Ni Roha (DNR) Distribution yang bergerak di bidang rantai pasok secara luring maupun daring.

Rudy Tanoe juga sempat menjabat sebagai Dirut PT Zebra Nusantara (ZBRA) pada tahun 2021.

Dikutip dari Dokumen Bursa Efek Indonesia (IDX) pada April 2021, dirinya memegang 77,7 persen saham dari perusahaan yang dipimpinnya.

PT Zebra Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum berupa taksi dan beroperasi di Surabaya, Jawa Timur.

Di industri media, dia  memimpin MNC SkyVision menjadi operator Direct To Home (DTH) terbesar di Indonesia.

Perusahaan Rudy Tanoe Pernah Peroleh Proyek Bansos Beras Kemensos Tahun 2020

PT Dos Ni Roha (DNR) memang pernah mengakui memperoleh proyek bansos berupa beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) pada September-Oktober 2020 lalu.

Hal ini diketahui ketika saat itu ramai terkait viralnya proyek penguburan bansos presiden yang rusak di sebuah lahan kosong di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, pada awal Agustus 2022.

Head of Corporate Communication PT DNR, Ida Widayani, mengungkapkan penunjukkan pihaknya oleh Kemensos untuk penyaluran bansos karena memang perusahaan memiliki keahlian di bidang distribusi logistik.

Dia mengatakan PT DNR dipercaya untuk menyalurkan bansos beras ke 15 provinsi di Indonesia.

“Sebagai perusahaan distribusi dan logistik yang berpengalaman serta memiliki infrastruktur, teknologi supply chain management dan jaringan di seluruh Indonesia, DNR itu dipercaya oleh Kemensos untuk menyalurkan bansos beras ke 15 provinsi di bulan September dan Oktober 2020,” katanya pada 3 Agustus 2022, dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain terseretnya PT DNR dalam kasus viralnya penguburan bansos presiden karena adanya pernyataan dari pihak PT JNE.

Adapun PT JNE mengakui bahwa bansos presiden yang sudah tidak digunakan ditimbun di sebuah lahan kosong di wilayah Sukamajaya, Depok, Jawa Barat, pada 29 Juli 2022.

Lalu, PT JNE menyebut penguburan sembako yang rusak itu sudah sesuai prosedur dan perjanjian kerja sama yang diteken antara pihaknya dan perusahaan ekspedisi lainnya yaitu JNE Ekspress.

Kemudian, saat diperiksa polisi pada 1 Agustus 2022, JNE mengakui bahwa pihaknya ada kerja sama dengan PT DNR dalam penyaluran sembako bantuan presiden tersebut.

”JNE bekerja sama dengan vendor, namanya PT DNR. DNR inilah selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan.

(TribunNewsmaker.com/ TribunManado)