Sosok Said Iqbal, Komandan Aksi Ribuan Buruh Hari Ini yang Terus Lantang Suarakan Keadilan

Setelah reformasi dan pemerintah memberikan kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja tanpa kewajiban berafiliasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Said Iqbal bersama sejumlah tokoh buruh membentuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Said Iqbal tercatat telah menjabat sebagai Presiden KSPI sejak tahun 2012.

Pada 2021, Said Iqbal terpilih sebagai Presiden Partai Buruh, setelah partai tersebut dihidupkan kembali melalui Kongres IV Partai Buruh yang digelar di Jakarta.

Ayah dari Syarifah Soraya itu terpilih secara aklamasi karena tidak ada calon lain.

Said Iqbal diketahui telah memimpin berbagai aksi buruh, termasuk demonstrasi menuntut upah layak dan jaminan sosial, penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law), serta perjuangan untuk perlindungan pekerja informal dan outsourcing.

Selain itu, Said Iqbal juga pernah menjadi anggota tim perumus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan.

Pada 2013, Said Iqbal menerima penghargaan internasional sebagai Tokoh Buruh Terbaik Dunia, The Febe Elisabeth Velasquez Award oleh serikat pekerja Belanda, FNV.

Penghargaan ini diberikan bagi para aktivis buruh yang berjuang demi menegakkan hak-hak buruh di negara masing-masing.

Fakta Sosok Said Iqbal

Ia dikenal sering menyelenggarakan kegiatan besar setiap 1 Mei (Hari Buruh Internasional) dan jadi “komandan lapangan”.

Ia dikenal berapi-api saat orasi di GBK, DPR, atau Istana dan aksinya sering memobilisasi puluhan ribu buruh, bikin lalu lintas Jakarta lumpuh.

Said Iqbal jadi tokoh paling vokal melawan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pada 8 Juli 2024, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Said Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa UU Cipta Kerja layak dibuang ke tempat sampah.

Ia menyoroti fakta bahwa UU tersebut, yang awalnya dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja, justru mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, khususnya di sektor tekstil dan logistik.

Ia juga mengkritik penurunan jumlah pesangon secara drastis—sebagai bukti UU tersebut justru merugikan pekerja.