Sosok Said Iqbal, Komandan Aksi Ribuan Buruh Hari Ini yang Terus Lantang Suarakan Keadilan

“Tidak ada tuh Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya menyerap tenaga kerja. Yang ada justru perusahaan sekarang kesempatan PHK pekerja,” tegas Iqbal dikutip dari laman KSPI.

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Iqbal adalah perubahan ketentuan pesangon dalam UU Cipta Kerja.

Berdasarkan UU tersebut, pesangon yang diterima pekerja hanya sebesar 0,5 persen dari pendapatan, jauh lebih kecil dibandingkan ketentuan sebelumnya yang memberikan pesangon sebesar dua kali pendapatan. Hal ini menurut Iqbal membuat perusahaan lebih mudah mem-PHK pekerjanya.

“Makanya PHK itu gampang. Undang-Undang Cipta kerja buang saja di tempat sampah,” tambahnya.

Kemudian di tahun 2021 Said Iqbal menghidupkan kembali Partai Buruh.

Sempat bikin geger karena pertama kali ada partai yang benar-benar mengatasnamakan buruh. Tapi Partai Buruh gagal menembus ambang batas parlemen di Pemilu 2024.

Pimpin Demo di DPR

Hari ini, Kamis (28/8/2025), ribuan buruh dari berbagai daerah akan turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran.

Aksi demontrasi itu akan dipimpin oleh Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), didukung oleh berbagai koalisi serikat pekerja dari sektor industri dan jasa.

Demonstrasi ini dipusatkan di Gedung DPR RI serta Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain itu, aksi serupa juga akan dilaksanakan serentak di berbagai provinsi dan kota industri, seperti Serang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara, Banda Aceh - Aceh, Batam - Kepulauan Riau, Bandar Lampung - Lampung, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat, Samarinda - Kalimantan Timur, Makassar - Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan sejumlah daerah lainnya.

Gerakan ini bertajuk Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) dan akan berlangsung secara damai.

Said Iqbal menuturkan, aksi ini merupakan momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

(TribunNewsmaker.com/TribunJakarta.com)