"Pemprov DKI mensyaratkan penghasilan suami dan istri di kisaran Rp 4 juta sampai Rp 7 juta untuk lolos verifikasi. Ini banyak dikeluhkan warga," ujarnya.

Tak hanya PSI, dua partai pengusung Anies pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 lalu, yaitu Gerindra dan PKS turut menyoroti program rumah DP nol rupiah ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Anggota DPRD DKI asal Gerindra Syarif, ia menyebut, janji 2.000 unit hunian DP nol rupiah yang digagas Anies semasa kampanye dulu tidak terpenuhi.

"Janji kerja pak Anies dan Sandi itu kan program DP nol rupiah bisa dilaksanakan tahun 2018, tapi ternyata baru terealisasikan tahun ini," tuturnya, Rabu (16/10/2019).

"Kita berharap akhir tahun 2019 kita sudah dapat 2.000 unit ternyata juga tidak tercapai," tambahnya menjelaskan.

Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Suhaimi pun sempat mengkritik program Pemprov DKI yang berjalan tidak terlalu cepat.

"Secara umum program sudah jalan, tapi kan di dalam lapangan itu pasti ada kendala-kendala," ucapnya, Selasa (15/10/2019).

Ia menambahkan, salah satu program Anies yang sempat menemui kendala ialah soal pembangunan hunian DP nol rupiah.

Dimana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kawasan Pondok Kelapa sempat molor.

Padahal, itu merupakan salah satu program prioritas dari Pemprov DKI Jakarta.

"DP nol rupiah itu saya melihat kurang cepat, padahal itu menjadi prioritas. Tapi itu sudah jalan, buktinya di Pondok Kelapa misalnya," ujarnya di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ia pun berharap, pembangunan hunian DP nol rupiah lainnya dapat dikebut pengerjaannya sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

"Harapannya DP nol rupiah disegerakan dengan proses lebih cepat lagi dan hal-hal yang sekiranya mengganggu percepatan harus diatasi," kata Suhaimi.

"Termasuk juga koordinasi dengan teman-teman di DPRD ya," tambahnya.

Dua Tahun Kinerja Anies Bawesdan, Gerindra Soroti Program Rumah DP Nol dan OK OCE