Sebulan Jadi Menteri Keuangan, Ada 7 Gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa Termasuk Pajak hingga Dana MBG

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kini tepat satu bulan masa kerja Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pada 8 September 2025 lalu, Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani untuk posisi Menteri Keuangan.

Nama Purbaya Yudhi Sadewa langsung menjadi sorotan lewat perkataannya yang kerap ceplas-ceplos.

Selain itu, baru sebulan menjabat, Menkeu Purbaya telah membuat sejumlah kebijakan yang menjadi perbincangan publik.

Di media sosial, Purbaya Yudhi Sadewa bak primadona dan banyak netizen yang mendukung kerjanya menjadi menteri.

Lantaran perilakunya yang santai dan tidak terlalu formal selayaknya pejabat lainnya.

Lantas apa saja gebrakan yang diciptakan oleh Purbaya Yudhi Sadewa?

1. Tunda Pajak belanja Online

Purbaya memilih menunda kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang, khususnya dari pedagang online.

Kebijakan itu sebelumnya dirancang Sri Mulyani sebagai Menkeu, untuk memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri.

Adapun kebijakan tersebut diteken oleh Sri Mulyani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025 untuk menunjuk lokapasar sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang daring.

Namun, Purbaya memilih menunda kebijakan itu lantaran masih menunggu efek dari penempatan dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan. 

Dana ini berasal dari uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia, dan akan dikucurkan ke himpunan bank milik negara. 

“Kami tunggu dulu, paling tidak sampai kebijakan uang Rp200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Baca juga: 18 Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya Gegara DBH Dipangkas, Pramono Ogah Ikut, Pilih Cari Solusi: Berat

2. Kucurkan Rp 200 T ke Bank Himbara