Pemerintah Sering Dianggap Mencla-mencle Dalam Penanganan Corona, Berikut Penjelasan Moeldoko

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah sering dianggap mencla-mencle dalam menangani pencegahan wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Tak sedikit yang menilai informasi yang diberikan pemerintah antara satu pihak dengan pihak yang lain berbeda.

Rupanya, hal ini memang diakui oleh pihak istana sendiri.

Mereka mengakui, komunikasi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan wabah virus corona ( Covid-19) di Indonesia, belum optimal.

Masih ada pembantu presiden yang tak bisa memilah-milah mana informasi yang masih dalam tahap kajian dan yang sudah keputusan final.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

• Moeldoko Tanggapi Beda Singapura & Indonesia dalam Mencegah Corona, Najwa Shihab Ungkap Harapan Ini

• Kritikan Pedas Anggota DPR Soal Keputusan Jokowi Naikkan BPJS: Tak Peka, Kurang Beretika & Berempati

• Kecewa Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Wakil Ketua Komisi IX DPR: Ini Tidak Layak dan Kurang Beretika

"Ada yang padahal (informasi) itu untuk diskusi di dalam. Tapi keluar," ujar Moeldoko saat berbincang dengan Kompas.com di Kantor KSP Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Akibatnya, informasi tersebut menjadi narasi publik.

Sehingga seolah-olah itu menjadi keputusan pemerintah.

Padahal, belum tentu menjadi keputusan karena mesti dikaji terlebih dahulu.

Selain itu, ada pula pembantu presiden yang tidak mampu menjelaskan programnya secara komprehensif dan lugas.

• Moeldoko Beri Komentar Soal Survei yang Sebut Kinerja Maruf Amin di Bawah Presiden Jokowi

• Naikkan Iuran BPJS di Tengah Corona, Pemerintah Dinilai Tentang Putusan MA, Tak Peka, & Hilang Nalar

Hal itu seringkali terjadi dan menyebabkan mispersepsi di publik.

Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dinilai sempat offside dalam menyampaikan pernyataan.

"Beliau kan sempat mengatakan bahwa (pesawat komersial diperbolehkan) untuk pebisnis."

"Nah, kata-kata itu tidak ada sama sekali di sidang kabinet sebelumnya," ujar Moeldoko.

"Yang ada itu adalah orang dengan kepentingan khusus, kebutuhan khusus."