TRIBUNNEWSMAKER.COM - Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada Minggu, 17 Agustus 2025, diwarnai insiden tak terduga di dua daerah berbeda: Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Di kedua wilayah tersebut, bendera merah putih sempat dikibarkan dalam posisi terbalik.

Meski sempat membuat heboh sejenak, jalannya upacara di Kabupaten Mamasa tetap berlangsung khidmat.

Insiden kecil itu segera ditangani oleh petugas upacara yang sigap membetulkan posisi bendera hingga akhirnya berkibar dengan sempurna.

Kabupaten Mamasa sendiri dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya, alam, dan sejarah.

Terletak di wilayah pegunungan dengan luas sekitar 3.005 km⊃2;, Mamasa menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat yang tidak memiliki garis pantai.

Keunikannya juga terlihat dari masih lestarinya tradisi spiritual masyarakat, seperti Ada' Mappurondo atau Aluk Tomatua, sebuah kepercayaan leluhur yang diwujudkan dalam bentuk ritual panen sebagai ungkapan rasa syukur.

Baca juga: Sosok Julian Saputra, Bocah SD Panjat Tiang Pasang Tali Bendera Lepas, Bupati Nagan Raya Bangga

Permintaan Maaf Bupati Mamasa

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Panitia HUT RI Kabupaten Mamasa yang juga menjabat sebagai Bupati, Welem Sambolangi, langsung menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa insiden bendera terbalik itu murni akibat kesalahan teknis, tanpa ada unsur kesengajaan.

Sikapnya yang tenang dan penuh tanggung jawab mendapat banyak pujian dari masyarakat dan berbagai kalangan.

"Tidak ada di antara kalian yang ingin berbuat salah. Kalian tetap semangat, karena masih ada tugas penurunan nanti. Ambil sisi positifnya, jadikan pengalaman untuk lebih baik ke depan," kata Welem menenangkan anggota paskibraka.

Profil Singkat Welem Sambolangi

Welem Sambolangi merupakan sosok penting di balik kepemimpinan Kabupaten Mamasa saat ini.

Pria kelahiran Masanda, Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada 21 Juni 1975 ini, telah lama berkecimpung dalam dunia politik