Curhat Wakil Ketua DPRD Jabar, Tunjangan Rumah Rp 71 Juta Tak Cukup, Gaji Disetorkan ke Partai

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), MQ Iswara, belum lama ini menyampaikan keluh kesah yang cukup mengejutkan publik.

Dalam sebuah pernyataan terbuka, ia mengungkapkan bahwa nominal tunjangan rumah yang diterima oleh para anggota dewan di Jawa Barat, yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan, nyatanya masih dianggap belum mencukupi kebutuhan mereka.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik yang semakin tajam terhadap besarnya tunjangan perumahan para wakil rakyat.

Isu ini mencuat ke permukaan setelah muncul laporan mengenai anggota DPR pusat yang menerima tunjangan rumah hingga Rp50 juta setiap bulan.

Tak ayal, hal ini memicu gelombang demonstrasi dan protes dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai jumlah tersebut tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum stabil sepenuhnya.

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Dukung Tunjangan DPR Dievaluasi, Sebut Prabowo Tegas: Legal Belum Tentu Bermoral

Menanggapi gelombang kritik tersebut, DPR pusat telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan untuk menghapus tunjangan perumahan bagi para anggotanya.

Namun, langkah ini justru membuka babak baru: sorotan kini bergeser ke level daerah, termasuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota, yang ternyata juga menerima tunjangan serupa dengan nominal yang bahkan lebih tinggi.

Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 189 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut, tercantum bahwa Ketua DPRD Jabar berhak menerima tunjangan perumahan sebesar Rp71 juta per bulan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD mendapatkan Rp65 juta per bulan, dan setiap anggota DPRD memperoleh Rp62 juta.

Nominal yang terbilang fantastis ini justru dianggap masih belum mencukupi oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.

Ia mengungkapkan bahwa meskipun tunjangan tersebut sudah berjalan cukup lama, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anggota dewan di Jawa Barat yang belum mampu memiliki rumah pribadi.

"Masih banyak anggota DPRD Jabar yang belum bisa membeli rumah meski telah menerima tunjangan perumahan setiap bulannya," ujar Iswara dalam pernyataannya.

Pernyataan ini tentu menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat.

Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin tunjangan hingga puluhan juta rupiah per bulan tidak cukup untuk membeli rumah, terutama jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat umum yang jauh di bawah angka tersebut.