Iseng! Menkeu Purbaya Telepon Kring Pajak 1500200 Buat Ngetes Bawahan, Tanya Soal Coretax

"Ini yang Anda rasakan tahun 2024-2025 pertengahan sampai akhir, ekonomi susah lagi, keluarlah ekonomi suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya," ungkapnya.

Menjelasakan hal tersebut, Purbaya kembali melakukan roasting pada Rocky Gerung.

Bahkan ia mengaku bahagia saat bisa memberikan fakta nyata pada Rocky.

Baca juga: Sepekan Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Sudah Digugat Tutut Soeharto di PTUN: Momen Panas di Kemenkeu

"Jadi pak Rocky, sedikit belajar ekonomi lagi pak. Gue senang bisa ledek dia dari sini, soalnya pak Rocky, setiap saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik disini," ucapnya sambil tertawa.

2. Minta Rektor belajar lagi

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menjawab kritik Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini, mengenai kucuran dana Rp200 triliun ke lima bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Didik sebelumnya menyebut langkah Purbaya mengguyur bank BUMN menggunakan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun, telah melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang (UU) yang berlaku, termasuk UU Keuangan Negara.

Menjawab hal itu, Purbaya menyebut pernyataan Didik salah.

Hal ini diketahui Purbaya setelah dihubungi mantan Komisaris Utama PT Danareksa (Persero), Lambock Nahattands.

"Pak Didik salah undang-undangnya. Saya tadi ditelepon Pak Lambock, ahli undang-undang kan? Dia bilang sama saya, 'Pak Didik salah'," ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025), dikutip dari YouTube KompasTV.

Purbaya menuturkan, soal kucuran dana untuk bank BUMN, ia sudah berkonsultasi dengan Lambock dan ahli hukum di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia juga menyinggung langkah serupa pernah dilakukan pada 2008 silam, dan tidak menimbulkan masalah secara hukum.

Atas hal itu, Purbaya pun berkelakar meminta Didik agar kembali belajar soal undang-undang.

"Saya sudah konsultasi juga dengan Pak Lambok, dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu, dulu pernah dijalankan tahun 2008, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didik harus belajar lagi," urainya sembari tersenyum. (Tribunnewsmaker/Surya)