Fraksi DPRD Klaten Soroti Defisit RAPBD 2026 dan Ketergantungan Dana Transfer Pusat

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Klaten menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Klaten Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Klaten, Senin (6/10/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Klaten Bahtiar Joko Widagdo, didampingi Wakil Ketua Hariyanto dan Widodo. Turut hadir Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, serta Forkopimda dan pimpinan OPD.

Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Gerindra, yang menilai pola RAPBD 2026 masih menyisakan sejumlah persoalan.

“Pendapatan daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2026 sebesar Rp2,64 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2,89 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pendapatan sehingga menimbulkan defisit kurang lebih sekitar 9,5 persen,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra Suyatmi.

Ia menegaskan, pembiayaan melalui utang daerah bukanlah pilihan utama karena dapat menimbulkan beban jangka panjang. Gerindra mendorong strategi efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan.

Selain itu, Suyatmi menyoroti ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat yang mencapai 74 persen dari total pendapatan daerah.

“Ketergantungan pada dana transfer pusat bukanlah kondisi yang sehat untuk keberlanjutan fiskal. Pemerintah perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD, mulai dari pajak digital hingga pemanfaatan aset daerah,” jelasnya.

Fraksi Gerindra juga menyampaikan enam rekomendasi strategis, antara lain peningkatan kemandirian fiskal, efisiensi belanja pegawai, peningkatan alokasi belanja modal, transparansi belanja barang dan jasa, serta pengawasan hibah dan bansos.

Baca juga: Gotong Royong & CSR, Percepat Pembangunan Jalan Poros 3 Desa yang Diresmikan Bupati Klaten Hamenang

Mereka turut menyampaikan aspirasi masyarakat wilayah timur agar pembangunan jalan lingkar timur Dalanggu dan pelebaran Jembatan di Desa Pundungan segera direalisasikan.

Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti lemahnya implementasi 10 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam RAPBD 2026.

“Kami melihat dalam RAPBD 2026 masih minim implementasi dari 10 program prioritas."

"OPD belum cukup konsen menerjemahkan program ini,” ujar juru bicara Fraksi PKS Agus Triwibowo.

Fraksi PKS juga mendorong penguatan sektor pertanian, pelibatan Pemkab dalam program makan bergizi gratis, serta peningkatan dukungan bagi Posyandu dan pencegahan DBD. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)