Dikritik Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya Pamer Hasil Survei: Berhasil Mengembalikan Sentimen Masyarakat
Tak gentar dikritik Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya balas dengan pamer hasil survei, beri sindiran menohok.
Editor: ninda iswara
Ringkasan Berita:
- Hasan Nasbi menilai gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan bisa melemahkan solidaritas pemerintah
- Purbaya mengatakan, dengan kebijakan ekonomi yang tegas dan gaya komunikasinya yang blak-blakan justru mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah
- Purbaya menegaskan bahwa kinerja pemerintahan meningkat dengan amat baik di mata masyarakat, tapi tidak di mata Hasan Nasbi
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan hasil survei terbaru yang menunjukkan adanya peningkatan dan stabilitas kepercayaan publik terhadap pemerintah, setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami penurunan.
Survei tersebut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada bulan Oktober.
Purbaya menyampaikan data ini sebagai tanggapan terhadap kritik yang dilontarkan eks Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, terkait gaya komunikasi Menkeu yang dinilai dapat melemahkan solidaritas pemerintah.
Hasan menilai bahwa sikap Purbaya yang kerap mengkritik atau menyentil pejabat lain di kabinet Presiden Prabowo Subianto berpotensi menimbulkan kesan ketidakharmonisan di internal pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Purbaya langsung memperlihatkan kertas hasil survei terbaru dari LPS, yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik kini telah meningkat.
Ia menjelaskan bahwa sejak Juli hingga September, tingkat kepercayaan publik terus menurun, bahkan memunculkan gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.
Baca juga: Menkeu Purbaya Larang Impor Pakaian Bekas, Sudah Tahu Mafianya, Rugikan Negara: Saya Tangkap Duluan
"Gambar itu saya selalu pakai, survei ke masyarakat, apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka survei bulan Oktober, surveinya dilakukan oleh LPS," ujar Purbaya kepada wartawan saat menanggapi kritikan Hasan Nasbi, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan, "Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus turun terus Juli, Agustus, September turun terus ke titik terendah sini, inilah terjadi banyaknya demo."
Purbaya menegaskan bahwa setelah dirinya menjabat sebagai Menkeu, kebijakan ekonomi yang tegas dan gaya komunikasi yang blak-blakan justru berhasil mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah," katanya.
Sekarang ini, kata Purbaya, kinerja pemerintahan sudah meningkat dengan amat baik di mata masyarakat, tapi tidak di mata Hasan Nasbi.
"Justru ini levelnya sekarang sudah level sama dengan ini, sudah stabil lagi, jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya (Hasan Nasbi)," tegasnya.
Purbaya pun menjelaskan bahwa meningkatnya kepercayaan publik itu karena sekarang daya beli masyarakat sudah meningkat dan membuat ekonomi membaik seiring waktu.
"Karena apa? Nah, karena daya belinya juga membaik, ketika ekonomi bagus ini naik lagi. Ketika ekonomi buruk, mereka (masyarakat) enggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah," papar Purbaya.
Baca juga: Viral Aduan Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks, Menkeu Purbaya Klarifikasi: Ternyata Bukan
Pernyataan Hasan Nasbi
Dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya pada Minggu (26/10/2025) lalu, Hasan Nasbi mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi antar pejabat di ruang publik.
Di sini, dia kemudian menilai gaya komunikasi Purbaya yang kerap menyinggung pejabat lain itu berdampak buruk pada citra dan solidaritas pemerintah.
Pernyataan Hasan Nasbi tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah pernyataan terbuka Menkeu Purbaya yang dinilai keras terhadap pejabat daerah maupun rekan sesama kementerian.
Menurut Hasan Nasbi, sebagai sesama anggota kabinet, para pejabat seharusnya mampu menampilkan sikap saling mendukung di depan publik, bukan sebaliknya.
“Kalau bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet sebaiknya tidak saling menyerang di depan umum. Karena itu bisa melemahkan pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Wartakotalive.com.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa perbedaan itu semestinya disampaikan melalui mekanisme internal, bukan di hadapan publik yang bisa menafsirkan berbagai hal secara liar.
“Kalau mau saling koreksi, berdebat, atau marah-marah, lakukan di ruang tertutup. Tapi kalau dilakukan di ruang terbuka, justru akan menghibur orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah,” ucapnya.
Hasan juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab ganda yakni menjalankan fungsi kebijakan dan menjaga stabilitas persepsi publik terhadap pemerintah.
Ketika pejabat justru saling mengkritik secara terbuka, pesan yang muncul ke masyarakat bisa menjadi kabur, bahkan menimbulkan kesan perpecahan.
“Rakyat butuh melihat pemerintah yang kompak dan fokus pada kerja. Kalau yang muncul malah saling sindir di media, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” kata Hasan Nasbi.
Menurut Hasan Nasbi, pejabat setingkat menteri seharusnya mengedepankan komunikasi yang strategis, bukan reaktif.
Hasan Nasbi pun menekankan bahwa komunikasi politik yang baik tidak hanya soal keterbukaan, tetapi juga tentang waktu, tempat, dan cara penyampaian yang tepat.
“Transparansi itu penting, tapi etika dan timing juga menentukan bagaimana publik menilai pemerintah. Kalau semua disampaikan tanpa filter, justru bisa menjadi bumerang,” pungkasnya.
(TribunNewsmaker/Tribunnews)
Sumber: Tribunnews.com
| Yudo Sadewa Ingatkan Krisis Besar Tahun 2027-2032, Menkeu Purbaya Sebut Ekonomi Indonesia Membaik |
|
|---|
| Lewat Fun Match Mini Soccer, Bupati-Wabup Klaten Ajak Pemuda Salurkan Energi Positif |
|
|---|
| Bupati Sukoharjo Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Ajak Generasi Muda Bangun Bangsa |
|
|---|
| Dugaan Mark Up, Mahfud MD Setuju dengan Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba: Tidak Boleh Korupsi |
|
|---|
| Rumah Pensiunan Dibangun, Jokowi Ternyata Tak Mau Tempati, Tetap di Rumah Lama: untuk Menerima Tamu |
|
|---|