Dugaan Mark Up, Mahfud MD Setuju dengan Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba: Tidak Boleh Korupsi
Mahfud MD setuju dengan ucapan Jokowi soal proyek Whoosh bukan cari laba, namun menurut Mahfud MD, hal ini bukan berarti bisa jadi ladang korupsi.
Editor: ninda iswara
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh.
Penyelidikan ini diketahui sudah berjalan sejak awal tahun 2025.
Di tengah ramainya pemberitaan terkait penyelidikan tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan proyek Whoosh dan berbagai moda transportasi lainnya tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan bertujuan sebagai layanan publik dan investasi sosial bagi masyarakat.
Pandangan Jokowi itu mendapat dukungan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang sebelumnya menyoroti adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam proyek kereta cepat tersebut.
"Saya sependapat dengan Jokowi seribu persen bahwa transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk pelayanan dan mungkin rugi," ujar Mahfud dalam tayangan Kompas TV, Senin (27/10/2025) malam.
Meski demikian, Mahfud menekankan bahwa prinsip pelayanan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan adanya pelanggaran hukum atau korupsi.
Baca juga: Jokowi Buka Suara soal Whoosh, Alasan Membangunnya, Akui Rugi: Tak Diukur dari Keuntungan Finansial
"Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu," paparnya.
Mahfud juga menyebut bahwa dirinya bukan pihak pertama yang mengungkap adanya dugaan mark-up tersebut.
"Yang bilang ada mark-up itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan. Berdasar keahliannya, dia itu menduga ya kata dia, mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, isu dugaan penyimpangan dalam proyek ini sudah menjadi perhatian publik yang besar, sehingga harus benar-benar diselidiki secara mendalam.
"Kita setujulah kereta apinya bagus. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugilah namanya untuk pelayanan rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ," tegasnya.
Awal Mula Dugaan Korupsi Proyek Whoosh
Isu dugaan adanya tindak pidana korupsi pada proyek kereta cepat ini pertama kali mencuat setelah Mahfud MD membahasnya di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada Selasa (14/10/2025).
Proyek Whoosh kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak akan menanggung beban utang proyek yang mencapai sekitar Rp118 triliun.
Mahfud menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh KPK apabila diperlukan guna memberikan keterangan seputar dugaan korupsi yang terjadi pada proyek yang dikerjakan di era pemerintahan Presiden Jokowi tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa dirinya bukan pihak pertama yang mengungkap informasi itu.
Sumber: Warta Kota
| Peringati HUT ke-75, Wabup Klaten Benny Ajak DPRD Perkuat Kolaborasi Bangun Daerah |
|
|---|
| HUT ke-75 DPRD Klaten Diwarnai Aksi Sosial dan Kepedulian Lingkungan |
|
|---|
| 75 Tahun DPRD Klaten: Refleksi Perjalanan Panjang, Komitmen Mengawal Aspirasi Rakyat |
|
|---|
| Gelontorkan Dana Rp 6 M, Pemkab Sukoharjo Beri Santunan Kematian Kepada 2.000 Warga Kurang Mampu |
|
|---|
| Yudo Sadewa Ingatkan Krisis Besar Tahun 2027-2032, Menkeu Purbaya Sebut Ekonomi Indonesia Membaik |
|
|---|