Dukung Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat, DPRD Sukoharjo: Salah satu Pemutus Mata Rantai Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunSolo, Erlangga Bima

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - DPRD Sukoharjo berkomitmen mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Sukoharjo, tepatnya di Kampung Gadingan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari.

Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat bisa menjadi salah satu pemutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan.

"Responnya sangat mendukung dengan hadirnya sekolah rakyat di Sukoharjo, karena menjadi pemutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan," kata dia, kepada TribunSolo, Jumat (14/11/2025).
 
Menurutnya DPRD Sukoharjo juga akan ikut serta mengawal pembangunan gedung Sekolah Rakyat dari Pemerintah Pusat.

Pasalnya, dalam dalam proses penganggaran APBD tahun 2026, ada pembebasan lahan warga yang difungsikan sebagai penghubung 2 lahan Pemkab yang terpisah untuk pembangunan sekolah rakyat.

Baca juga: 11 Raperda Prioritas dalam Propemperda, DPRD Sukoharjo Utamakan Aspirasi Masyarakat

Selain itu, DPRD Sukoharjo juga akan berembug dengan Pemda terkait jumlah siswa khususnya yang berasal dari Sukoharjo yang akan masuk Sekolah Rakyat.

"Siswa sekolah rakyat bersumber dari DTSEN khususnya desil 1 dan 2, jumlah siswa sesuai rombel yang ditetapkan oleh Kemensos," paparnya.

"Tentunya kami akan berkoordinasi dengan pemda, untuk menjaring anak-anak dari keluargay desil 1 dan 2 dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo," imbuh Nurjayanto.

Baca juga: DPRD Sukoharjo Ikut Perjuangkan Hak Eks Buruh Sritex, Lewat Jalur Diplomasi

Diketahui, lahan seluas 50.727 meter persegi di Kampung Gadingan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, resmi dipersiapkan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.

Gedung permanen sekolah rakyat tersebut akan menjadi satu-satunya sekolah rakyat permanen di wilayah Solo Raya.

Adapun jenjang pendidikan Sekolah Rakyat yang akan dibangun meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), masing-masing dengan kapasitas dua rombongan belajar per jenjang.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani juga telah meninjau langsung lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada Selasa (7/10/2025) lalu.

“Kami menyiapkan sekitar 5,3 hektare lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan ini sudah memenuhi persyaratan dan akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial,” jelas Etik.

Bupati Etik menegaskan bahwa Pemkab Sukoharjo hanya bertugas menyediakan dan menghibahkan lahan kepada pemerintah pusat, sedangkan seluruh pembangunan fisik, sarana prasarana, hingga guru akan disiapkan oleh Kemensos.

“Kami hanya menyediakan tanah, semua kebutuhan pembangunan dan tenaga pendidik dari pusat. Jadi kami hanya ketempatan,” terangnya.