Diminta Tak Komentari Kementerian Lain, Menkeu Purbaya Bantah Musuhan dengan Misbakhun: Gak Pernah!
Diminta tak komentari Kementerian Lain, Menkeu Purbaya bantah musuhan dengan Misbakhun: Gak Pernah!
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya meluruskan isu perselisihan yang sempat ramai diperbincangkan dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.
Isu tersebut mencuat setelah beredar kabar bahwa Purbaya diminta agar tidak terlalu sering berkomentar tentang kementerian lain, yang kemudian dikaitkan dengan adanya keributan antara keduanya.
Namun, Menkeu Purbaya dengan tegas membantah rumor tersebut dan memastikan hubungan dirinya dengan Misbakhun tetap harmonis.
“Katanya saya sama Pak Misbakhun ribut, padahal enggak pernah ribut apa-apa,” ujar Purbaya di kantornya, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan bahwa justru selama ini dirinya dan Misbakhun saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas negara.
“Kita enggak ada apa-apa, saling mendukung,” imbuhnya dengan nada santai namun tegas.
Pertemuan antara Menkeu Purbaya dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun sendiri berlangsung dalam suasana penuh keakraban.
Mereka membahas berbagai hal penting mengenai kebijakan ekonomi nasional serta koordinasi antara pemerintah dan parlemen.
“Diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang terjadi di pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen,” tegas Purbaya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi bukti bahwa tidak ada gesekan politik ataupun ketegangan seperti yang diberitakan sebelumnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun juga turut memberikan klarifikasi atas isu yang beredar.
“Pak Purbaya ini kan sangat baik, sangat baik dalam artian beliau ingin mengklarifikasi apa yang selama ini terjadi bahwa tidak terjadi apapun di antara kita,” ujar Misbakhun menepis rumor tersebut.
Baca juga: Berantas Impor Baju Bekas Ilegal, Menkeu Purbaya Janji Tangkap Pedagang yang Menolak: Clear Malah!
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh langkah-langkah Purbaya dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Misbakhun, Purbaya hanya menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Jadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan,” tutur Misbakhun.
Ia menambahkan bahwa Partai Golkar, sebagai salah satu partai utama pendukung pemerintahan, akan selalu berdiri di belakang Menkeu Purbaya.
“Partai Golkar sebagai partai pendukung utamanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap solid dan terkoordinasi dengan baik.
Dengan demikian, isu keributan antara keduanya bisa dipastikan hanya kesalahpahaman publik yang tidak berdasar.
Pertemuan Purbaya dan Misbakhun pun menjadi bukti nyata bahwa mereka fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan terjebak dalam konflik politik.
Berhenti Komentari Kementerian Lain
Sebelumnya, Misbakhun meminta Purbaya berhenti mengomentari kementerian lain.
Ia meminta Purbaya fokus pada desain besar perekonomian guna mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Dikritik Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya Pamer Hasil Survei: Berhasil Mengembalikan Sentimen Masyarakat
"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," kata Misbakhun.
Hal ini terkait komentar Purbaya terhadap pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap.
Misbakhun menegaskan, pengalihan anggaran MBG yang tidak terserap harus dibahas bersama DPR RI.
Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan Purbaya yang tiba-tiba menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68.
"Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tutur Misbakhun.
Tak hanya itu, Misbakhun juga menyarankan Purbaya menahan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini bahkan menyarankan jika perlu PPN itu diturunkan dari 10 persen.
“Kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” imbuhnya.
(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews)
