Sempat Disentil Purbaya, Dedi Mulyadi Kini Buka Data Kas Jabar, Rutin Setiap Hari: Untuk Apa Sih
Sempat disentil Purbaya, Dedi Mulyadi kini buka data kas Jawa Barat, rutin setiap hari: Untuk apa sih
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar, terdiri dari belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, dan bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar.
Dedi menjelaskan bahwa hingga akhir tahun anggaran 2025, kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan daerah mencapai Rp7,5 triliun.
Kekurangan dana tersebut akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lain.
"Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan belanja publik di tahun anggaran 2025 mencapai hampir 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Belanja publik di era pemerintahan kami meningkat signifikan, hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya," pungkas Dedi.
Baca juga: Dedi Mulyadi Murka, AQUA Ternyata Dipalak Pajak oleh PDAM, Rutin Bayar ke 3 Tempat: Nggak Boleh!
Bagaimana Respons Dedi Terhadap Kritik Menkeu Purbaya?
Pernyataan Dedi ini muncul setelah kritik dari Menteri Keuangan Purbaya yang menyoroti sejumlah pemerintah daerah masih menempatkan dananya di rekening bank.
Purbaya menilai bunga giro yang rendah membuat daerah kehilangan potensi pendapatan. Namun, pernyataan itu dinilai berbeda dengan sikapnya sebelumnya yang mengkritik praktik penyimpanan dana daerah dalam bentuk deposito karena dianggap mengendapkan anggaran.
Menanggapi hal itu, Dedi menilai penyimpanan dana daerah dalam bentuk giro justru merupakan langkah paling aman dan transparan.
"Kalau hari ini nyimpen di giro dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau lemari besi. Itu justru lebih rugi lagi," katanya.
Menurut Dedi, penyimpanan dana dalam bentuk giro memiliki alasan logis dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
Pembayaran proyek, kata dia, tidak bisa dilakukan sekaligus melainkan bertahap agar akuntabilitas tetap terjaga.
"Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU," jelasnya.
Dedi juga mengakui bahwa beberapa daerah masih menggunakan deposito on call karena lebih fleksibel dan bunganya menjadi pendapatan tambahan daerah.
"Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah, tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah," ujarnya.
