Ahok No Comment Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dahlan Iskan Bocorkan Jobdesk 'Tak Seberat Direksi'

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Dahlan Iskan justru buka suara terkait pekerjaan baru Ahok.

Padahal, Ahok tak banyak berkomentar mengenai jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina.

Ini yang akan dilakukan oleh Ahok!

Ahok resmi jadi komisaris utama Pertamina namun tak banyak bicara, Dahlan Iskan bocorkan jobdesk suami Puput Nastiti Devi, tak seberat Direksi!

Seperti yang diketahui, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama di PT Pertamina (Persero).

Ahok telah resmi dilantik menjadi Komisaris Utama Pertamina pada Senin 25 November 2019.

Suami Puput Nastiti Devi tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) ihwal pengangkatannya sebagai Komut.

Ahok didampingi oleh Budi Sadikin jadi Wakil Komisarius Utama.

Selain Ahok, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini yang ditunjuk untuk menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.

Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina rupanya membuat mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan bersuara.

Dahlan Iskan bahkan tak segan membocorkan lika-liku pekerjaan seorang Komisaris Utama.

Dahlan mengaku mendukung penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dahlan Iskan yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama di perusahaan minyak pelat merah itu.

“Menjadi dirut pun BTP (Ahok) mampu. Saya tidak pernah meragukan kemampuan BTP,” ujar Dahlan Iskan di laman pribadinya yang dikutip Kompas.com pada Kamis (28/11/2019).

Meski begitu, Dahlan Iskan juga menjelaskan bahwa tugas Komisaris Utama tak seberat menjadi direktur utama.

Kendati begitu, Dahlan Iskan pun meyakini jika jadi direktur utama Ahok akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Komut tidak seberat dirut. Pekerjaan komut adalah pengawas. Mengawasi direksi. Ia mengawasi. Bukan menjalankan,” kata Dahlan.

Menurut Dahlan Iskan, kinerja Komisaris Utama susah untuk dinilai.

Biasanya, kinerja Komisaris Utama bisa dilihat dari hubungannya dengan para dewan direksinya.

“Harmonis adalah kata kuncinya. Komisaris dan direksi harus harmonis. Agar perusahaan cepat mengambil putusan. Ya atau tidak. Atau ditunda. Tapi ada keputusan,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan Ahok telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Ahok didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.

Penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina terjadi di tengah penolakan sejumlah pihak.

Sebab, ia pernah berstatus sebagai narapidana dan kini ia merupakan kader PDIP.

Bukan kali ini saja Dahlan Iskan bersuara.

Sebelumnya, Dahlan juga berkomentar soal kapasitas Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

Dahlan Iskan menilai Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan tepat dalam menunjuk Erick Thohir menjadi Menteri BUMN.

“Erick Thohir pilihan tepat. Muda dan berjasa bagi Jokowi. Ia mengorbankan persahabatannya dengan Sandi Uno untuk menjadi ketua tim pemenangan Jokowi,” ujar Dahlan dalam laman pribadinya Dahyi.id seperti dikutip Kompas.com pada Kamis (24/10/2019).

Dahlan mengaku sempat ragu Erick Thohir mau menjadi menteri.

Sebab, Erick merupakan salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia.

Namun, setelah mengetahui Erick Thohir mau menjabat sebagai Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno, Dahlan Iskan mendukungnya.

“Saya berdoa agar Erick selamat. Dari jerat birokrasi. Dan dari balas dendam siapa pun,” kata Dahlan.

Dahlan Iskan meyakini Erick Thohir mempunyai kemampuan untuk merangkul semua orang.

“Kalau sampai ia jadi korban birokrasi sungguh sayang: kita kehilangan pebisnis hebat. Yang niatnya mengabdi tapi terbalas tuba,” ucap dia.

Ahok tak mau asal bicara

Sementara itu, di tengah badai kritik yang menerpa dirinya, Ahok malah tak mau asal bicara.

Seperti diketahui, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) (SP) Pertamina sempat menolak penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Mereka menolak karena Ahok merupakan sosok yang kerap berkata kasar dan membuat gaduh.

Hal itu mereka lihat saat Ahok memimpin Jakarta.

Menanggapi penolakan tersebut, Ahok tak mau ambil pusing.

Dia berkata orang-orang yang menolaknya lantaran belum kenal secara personal dengannya.

“Ya dia (SP Pertamina) belum kenal saya kan. Dia enggak tau saya sudah lulusan S3 dari Mako Brimob,” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Mantan suami Veronica Tan itu memang pernah mendekam di rumah tahanan Mako Brimob karena tersangkut kasus penodaan agama.

Usai dinyatakan bebas, Ahok mengaku banyak mendapat pelajaran setelah dua tahun mendekam di balik jeruji besi.

Dia pun mengaku tak mau asal bicara lagi usai dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Alasannya, jabatan Komisaris Utama di Pertamina berbeda dengan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi ini beda dengan Gubernur (DKI Jakarta), dulu apa aja saya jawab. Ini kan ada hak dan wewenangnya,” kata Ahok.

Pernyataan Ahok itu terbukti saat ditanya para wartawan soal pemberantasan mafia migas di tubuh Pertamina.

Saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok pasti menjawab pertanyaan pewarta secara panjang lebar.

Namun, kali ini Ahok memilih tak mau banyak berkomentar.

“Saya enggak tahu maksud mafia migas tuh apa ya. Saya kan bukan godfather,” ucap dia.

Siap mundur dari PDIP

Hal yang sama juga dilakukan Ahok saat menjawab pertanyaan soal dirinya yang harus mundur dari PDIP usai dilantik menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Seakan tak mau menimbulkan polemik, Ahok mengaku siap mundur dari anggota partai berlambang banteng itu.

“Saya enggak tahu. Kalau aturannya (harus mundur dari partai) kita ikuti aturan pasti ya," kata Ahok.

Padahal, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Ahok tidak perlu mundur dari keanggotaan partai karena ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Hasto mengatakan, dalam sejarahnya kader PDIP selalu bisa memisahkan antara kepentingan partai dan pengelolaan negara.

Ia meyakini, meski sebagai kader partai, namun Ahok akan bekerja demi kepentingan bangsa.

"Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara bukan kepentingan orang per orang," kata Hasto.

Hasto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Ahok tidak wajib mundur dari PDIP.

Sebab Ahok, bukan termasuk dalam Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris berdasarkan ketentuan UU BUMN maka Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan, pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri," ujar Hasto saat ditemui di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019). 

(Tribunnewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Kaltim dengan judul Saat Ahok tak Mau Asal Bicara, Dahlan Iskan Malah Bocorkan Pekerjaan Komisaris Utama Pertamina