Menkeu Sri Mulyani Sebut DKI Tak Punya Dana Bansos, Anies Baswedan: Kami Sudah Siapkan Rp 5 Triliun

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

• Satu Suara dengan Anies, Sandiaga Uno Usul KRL Distop Jika Corona Terus Bertambah: Dahulukan Nyawa

• Berbeda dengan Aturan yang Dibuat Anies Baswedan, Kemenhub Perbolehkan Ojol Bawa Penumpang Saat PSBB

Padahal, tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

"Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu. Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.

Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, tetapi juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.

Karena karut-marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos malah tidak mendapatkannya.

Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk.

Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos.

"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

• Usul Hentikan Operasional KRL Selama PSBB ke Luhut, Anies Baswedan: Masih Menunggu Bantuan Sosial

• Usul Hentikan Operasional KRL Selama PSBB ke Luhut, Anies Baswedan: Masih Menunggu Bantuan Sosial

Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos. Padahal, di sisi lain, masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.

"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.

Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran, dan tidak ada yang tumpang tindih.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

• POPULER Kemenhub Bolehkan Ojol Bawa Penumpang saat PSBB, Beda dengan Aturan dari Anies Baswedan

• SAAT Nama Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ahok Jadi Idol KPOP Versi Kreativitas Halu