Kritik Lagi, Ganjar Pranowo Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Sebut-sebut Nama Mahfud MD

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Di sisi lain, kritikan tersebut juga direspons oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi.

Pria yang juga menjabat sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menyebut kritik tersebut akan menjadi masukan bagi Jokowi.

"Terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," kata Dedek dalam keterangannya sebagaimana diterima oleh Tribunnews.com, Minggu.

Ia kemudian mendoakan supaya Jokowi dapat menjawab kritikan tersebut dengan kerja-kerja yang lebih baik ke depan.

Melalui pernyataan ini, Dedek juga menyinggung nama cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD.

Ia berharap Jokowi dan Mahfud MD dapat menjawab kritikan dari Ganjar Pranowo.

Baca juga: Buntut dari Pantun, Cak Imin & Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Kampanye Sebelum Waktunya

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi dapat makin baik", terangnya.

Kata Jusuf Kalla

Pernyataan Ganjar soal penegakan hukum di Indonesia juga sempat disinggung oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK).

Jusuf Kalla menyatakan, mungkin saja orang-orang sependapat dengan pernyataan Ganjar itu apabila melihat suasana yang terjadi akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan JK di kediamannya usai melakukan pertemuan dengan Ganjar Pranowo di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu.

"Soal hukum ini, ya, seperti yang dikatakan. Kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu 'kan," kata Jusuf Kalla dikutip dari siaran langsung Tribunnews.com di Facebook.

"Saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama di tengah suasana terakhir ini 'kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," tuturnya.