3 Nama Menteri yang Disebut Ahli Ekonomi Paling Vulgar Lakukan Politisasi Bansos saat Pilpres 2024

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024), ahli ekonomi Faisal Basri secara terbuka menyebut 3 nama menteri.

Yang mana, tiga menteri tersebut disebut paling vulgar memolitisi bansos dengan menyebut bantuan itu berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) tersebut turut memberi contoh bagaimana menteri itu terang-terangan menyebut bahwa bansos berasal dari sumbangan Jokowi.

Baca juga: Gagal di Pilpres, Ganjar Jadi Rakyat Biasa, Pindah KTP Sleman, Berbaur Warga, Tarawih di Masjid

Tiga nama yang dia maksud itu yakni Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; dan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini lho yang ngasih, secara demonstratif, Airlangga Hartarto, misalnya, dan banyak menteri lagi lah."

"Tapi yang paling vulgar itu, ya, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," jelasnya, Senin, dilansir YouTube Mahkamah Konstitusi RI.

Dirinya memberi contoh, Airlangga pernah menyebut jika bansos berasal dari sumbangan Jokowi.

Baca juga: 4 Mekanisme Penyaluran BLT Mitigasi 2024, Penerima Bansos PKH & BPNT Dijatah Rp 600 Ribu Sekaligus

Saat itu kata dia, Airlangga bilang masyarakat semestinya berterima kasih dengan cara memilih pasangan calon (paslon) yang didukung oleh presiden.

"Ini yang saya tunjukkan, misalnya, Airlangga Hartarto yang mengatakan, 'Ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi'," tuturnya.

Faisal Basri lantas menyebut peranan Zulhas, yang pernah meminta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena sudah diberikan bansos.

"Dikatakan juga Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa 'Silakan aja bikin sendiri Bu Risma'. Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak. Tidak mau mempolitisasi bansos," terang Faisal.

Dalam kesempatan ini, Faisal Basr ahli yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menerangkan bansos yang dibagikan jelang Pilpres 2024 merupakan bentuk penerapan politik gentong babi atau pork barrel di Indonesia.

Pasalnya, hampir separuh penduduk Indonesia tergolong penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin.

"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," paparnya.

Untuk informasi, kubu Anies-Muhaimin dalam gugatannya di MK menilai bansos merupakan bentuk kecurangan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

(Tribunnewsmaker.com/TribunSolo.com)