Dalam Sidang MK, Sri Mulyani & Airlangga Hartarto Bela Bansos Jokowi, Kompak Bantah Tudingan Negatif

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Dalam sidang Mahkamah Konstitusi Pilpres 2024, dua menteri kabinet Presiden Jokowi membela terkait soal bantuan sosial (bansos).

Seperti diketahui, sidang sengketa hasil Pilpres 2024 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Dalam sidang itu para menteri kompak "bela" bansos Jokowi, dua kelompok massa yang demo mengawal sidang justru terlibat cekcok di Patung Kuda, Jakarta, sore tadi.

Lantas, bagaimana kejadian ini bermula?

Baca juga: Golkar Beri Restu Mantan Wali Kota Tangsel Airin Maju Pilgub Banten, Ternyata Karena Alasan Ini

Dikutip dari Tribun Jakarta, hal ini berawal dari kemarahan kubu yang mengatasnamakan Karam Demokrasi atas sebutan yang disampaikan kubu yang baru tiba di Patung Kuda.

Mereka tak terima disebut sebagai pendukung paslon Ganjar-Mahfud meskipun memang sebagian massa mereka memang pendukung paslon 03.

Hal itu terlihat dari atribut yang dikenakan sebagian massa tersebut.

Sedangkan massa yang menyebut kubu Kelompok Karam Demokrasi sebagai pendukung Ganjar-Mahfud, mereka sendiri juga diisi para simpatisan dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Diketahui, kedua kubu ini memang sudah sering bersama-sama menggelar aksi menolak hasil Pemilu 2024, baik di depan KPU, Bawaslu, DPR RI hingga di kawasan Patung Kuda ini.

Baca juga: Kejutan Survei Terbaru Calon Gubernur Jateng, Hendrar Prihadi Ungguli Taj Yasin Maimoen & Sudaryono

Para menteri kompak bela Jokowi

Para menteri Jokowi yang dipanggil ke MK hari ini kompak membela Presiden Jokowi atas tudingan memanfaatkan bansos demi kepentingan politik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, membantah bahwa kebijakan pemblokiran anggaran sementara atau Automatic Adjustment yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun 2023 demi kepentingan memenuhi anggaran bansos.

Sebagai informasi, Kemenkeu di akhir 2023, melakukan Automatic Adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara di APBN 2024.

Diketahui, hampir seluruh Kementerian atau lembaga negara yang terkena kebijakan ini.

"Kemudian muncul persepsi bahwa Automatic Adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak!" kata Sri Mulyani.